Pangkalan Bun (Dayak News) — Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi gabungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat pada Senin, 19 Mei 2025. Kegiatan penting ini dilangsungkan di Kantor DPC PKB Kotawaringin Barat dan menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran DPRD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKB Kotawaringin Barat, Ir. Gusti Muhammad Hadiansyah, S.T., M.T., IPM., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarpartai dalam menjalankan tugas dan fungsi strategis DPRD, terutama dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk menyatukan pandangan dan langkah ke depan demi mewujudkan pemerintahan yang lebih aspiratif dan transparan,” tegas Gusti Muhammad Hadiansyah dalam sambutannya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Fraksi Demokrasi Bangsa, antara lain Indra Sani (PKB), Musawer (PKB), Rosad, S.Pd. SD., M.M. (Demokrat), Abdul Rohman, S.E. (Demokrat), serta unsur pimpinan Partai Demokrat yakni Rahmat Sony (Sekretaris Demokrat), bendahara Partai Demokrat, dan H. Samsul Arifin, A.Md. Kes. selaku anggota Demokrat.
Dari unsur PKB, turut hadir Tina Soraya, S.Pd. (Sekretaris PKB), Tengku Syakiah (Bendahara PKB), Utin Supiati (Sekretaris Perempuan Bangsa PKB), Sahbandi (Sekretaris Syuro PKB), dan anggota-anggota PKB lainnya yang aktif dalam kegiatan organisasi partai dan pembangunan daerah.
Agenda utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan strategi bersama dalam mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah, mendorong transparansi pemerintahan daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik melalui mekanisme DPRD. Langkah ini dianggap penting sebagai wujud keterlibatan aktif kedua partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur politik yang konstruktif.
Adapun manfaat dari rapat koordinasi ini antara lain adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, memperluas ruang partisipasi publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penutup pertemuan, Fraksi Demokrasi Bangsa menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. Kegiatan ini juga menjadi penanda kuatnya komunikasi politik antara PKB dan Demokrat dalam menjaga stabilitas, memperkuat fungsi representasi rakyat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Rapat koordinasi ini, menjadi agenda rutin sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik Fraksi Demokrasi Bangsa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kotawaringin Barat.(GUSTI).
