Pangkalan Bun (Dayak News) – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024/2025.
Sidang Paripurna ini dihadiri oleh Pj.Bupat Kobar Budi Santosa ,Pimpinan DPRD Kobar Mulyadin ,Wakil Ketua 1 DPRD Kobar Rudi Imam Gunawan ,Wakil Ketua 2 DPRD Kobar Sri Lestari ,unsur Forkopimda dan Pimpinan Perangkat Daerah.
Dalam sidang tersebut, Juru bicara Fraksi Gerindra Muhammad Toha menegaskan bahwa APBD berperan strategis dalam mendukung aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di berbagai sektor. Fraksi Gerindra juga menekankan bahwa APBD harus disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan sepakat dan menerima Raperda APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Toha Senin 28 Oktober 2024.
Namun, Fraksi turut menyampaikan sejumlah saran dan perhatian terhadap pemerintah daerah, di antaranya:
1. Peningkatan Infrastruktur Jalan:
Prioritas peningkatan jalan antar desa, termasuk jalur Simpang Dinamika menuju Desa Pangkalan Banteng, dan Desa Natai Kerbau menuju Sei Bedaun.
Perbaikan jalan di Arut Utara dan Kotawaringin Lama, terutama di ruas Tempayung-Sumber Mukti dan Batu Kotam-Kondang.
2. Fasilitas untuk Desa Berprestasi: Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan fasilitas di desa-desa berprestasi yang sering menerima kunjungan dari kabupaten lain dan ibu kota provinsi.
3. Pengelolaan BUMDes: Fraksi menekankan pentingnya evaluasi terhadap BUMDes yang bermasalah hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
4. Penyediaan Listrik dan Penerangan Jalan Umum: Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan masalah distribusi listrik di RT 26-27 Tatas dan Bungur, serta memperbaiki penerangan jalan umum yang sering mati, khususnya di kawasan tersebut.
5. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU): Pemerintah diminta memperhatikan peningkatan infrastruktur di beberapa lokasi, seperti Jalan Malijo dan perumahan Kelapa Gading, guna meningkatkan akses masyarakat.
Fraksi Gerindra berharap Rancangan APBD 2025 mampu mencerminkan respons terhadap kebutuhan prioritas masyarakat. Pandangan ini ditutup dengan permohonan agar pemerintah daerah mengembangkan regulasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda APBD 2025,” ujar Muhammad Toha perwakilan Fraksi Gerindra dalam pidato penutupnya.
Fraksi Gerindra mengakhiri pandangannya dengan harapan agar APBD 2025 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.(AR/GST).
