Kutai Barat (Dayak News) – Dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) yang semakin responsible. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bersama tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan pemerhati sosial, melakukan diskusi terkait kondisi Kubar terkini.
Diskusi membahas beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Bumi Tanaa Purai Ngeriman sekaligus mengevaluasi 22 (dua puluh dua) tahun usia Kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999.
Acara yang diprakarsai DPD LSM Forum Akuntabilatas dan Trasparansi (Fakta) Kubar, dikemas dengan judul “Gerakan Bersama”, dilaksanakan di Lamin (Luuq) Tonyooi, Taman Budaya Sendawar (TBS), Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kubar, Senin (29/11/2021). Menghasilkan 12 (dua belas) poin yang akan di sampaikan ke DPRD Kubar.
Ketua DPD LSM Fakta Hertin Armansyah mengatakan, hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung Pemkab Kubar agar semakin responsible, terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
“Kita Mengingat, mengenang, mengevaluasi 22 tahun usia Kubar dari sudut pandang budaya, adat, tradisi dan ekonomi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mendukung pemeritahan di Kubar agar semakin responsible,” ucap Hertin.
“Dari hasil diskusi hari ini, kita sepakati bersama, ada 12 poin tuntutan kami kepada Pemkab Kubar. Ini akan kami serahkan ke DPRD Kutai Barat, agar menjadi acuan buat wakil rakyat dalam pengawasan, untuk Kubar yang lebih baik lagi,” terangnya.
Dan inilah ke- 12 butir yang menjadi kesepakatan dalam diskusi yang kami, dalam “Gerakan Bersama,” selanjutnya kita deklarasikan bersama pada hari ini,” pungkas Ketua DPD LSM Fakta Kubar.
1) MEMAKSIMALKAN SEGALA POTENSI SUMBERDAYA YANG ADA DI KUTAI BARAT, TERUTAMA OPTIMAL PENYERAPAN APBD UNTUK MENEKAN SILPA.
2) MEMINTA PEMERINTAH KUTAI BARAT SEGERA MENYELESAIKAN PROYEK – PROYEK YANG MANGKRAK DI KUTAI BARAT DIANTARANYA, PROYEK JEMBATAN AJI TULUR JEJANGKAT (ATJ) DAN JALAN BUNG KARNO DARI SP – OMBAU – MENCELEW DAN BEBERAPA PROYEK MANGKRAK LAINNYA.
3) MEMINTA PEMERINTAH KUTAI BARAT UNTUK SEGERA MENGEVALUASI KEBERADAAN PERUSAHAAN – PERUSAHAAN YANG ADA DI KUTAI BARAT SAAT INI, TERUTAMA PERUSAHAAN YANG
DINILAI CENDERUNG MERUGIKAN, MERESAHKAN BAHKAN MERAMPAS
HAK – HAK MASYARAKAT, TERUTAMA HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT, BAIK ITU PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MAUPUN PERKEBUNAN, DENGAN MEMBERIKAN SANKSI TEGAS.
4) MEMINTA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT PEDULI DENGAN NASIB MASYARAKAT YANG KEHILANGAN HAK – HAK MEREKA AKIBAT DARI PRAKTIK PENGUKURAN GLOBAL DI (ENCALBE) OLEH OKNUM – OKNUM TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DAN DISERAHKAN KEPADA BEBERAPA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPTEN KUTAI BARAT.
5) MEMBUKA INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH SELUAS LUASNYA KEPADA MASYARAKAT.
6) MENGEVALUASI KINERJA ASN BAIK PIMPINAN OPD MAUPUN TKK YANG TIDAK PRODUKTIF.
7) SEGERA MEMPERBAIKI KUALITAS PENDIDIKAN DENGAN MENAMBAH
SARANA PRASARANA MAUPUN TENAGA PENDIDIK YANG BERKUALITAS.
8) SEGERA MENGADAKAN MOBIL AMBULANCE UNTUK PUSKESMAS DI 16
KECAMATAN.
9) MEMPERBAIKI SISTEM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN BUMKA TIDAK PERNAH DIEVALUASI.
KAMI MENDESAK PEMERINTAH
MENGADAKAN ALSINTAN YANG MODERN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT MENGELOLA PERTANIAN.
10)KAMI MEMINTA ANGGARAN HIBAH TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN POLITIK.
11) KAMI MENDUKUNG DAN MENDORONG KUBAR AGAR PEMERINTAH MENGUBAH POLTEK SENDAWAR JADI POLITEKNIK NEGERI.
12) KAMI MEMINTA BEASISWA ANAK BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU
WAJIB TERBUKA UNTUK UMUM KARENA SELAMA INI CENDERUNG DIBERIKAN UNTUK ANAK PEJABAT.
Demikianlah, Ke- 12 poin yang menjadi isi dari deklarasi bersama, yang ditanda tangani oleh, Ketua DPD LSM Fakta Kubar, Hertin Armansyah, Ketua LAD Kubar, Albinus Ali dan perwakilan DAD Kubar, Gito Stefanus Ayet.
Acara diskusi ini dihadiri oleh DPD LSM Fakta, DAD Kubar, LAD Kubar, AMAN Kubar dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta pemerhati sosial yang ada di Kabupaten Kutai Barat (JHY).
