Sendawar (Dayak News) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan media massa yang berkerja sama kembali menggelar monitoring dan evaluasi (monev) 2 (kedua).
Monev ini untuk membahas capaian progress pekerjaan menjelang berakhir masa kontrak kerjasama pada akhir November 2024. Dan sekaligus pemberian arahan oleh wartawan senior Rudy Suhartono yang didampingi Kepala Diskominfo Kubar, Rustam beserta jajarannya, di ruang rapat lantai 2 kantor Diskominfo Kubar, Barong Tongkok, Selasa (12/11/2024)..
Kepala Diskominfo Rustam mengatakan Kerjasama ini sudah berjalan cukup baik. Namun, perlu evaluasi dalam pemberitaan agar juga bisa menjangkau pembangunan di daerah pelosok.
“Dari sisi pemberitaan menurut saya bisa lebih ditonjolkan dari testimoni masyarakat yang merasakan langsung manfaat pembangunan selama ini,” ujar Kadiskominfo.
Secara khusus Rustam meminta agar pola pemberitaan mengangkat dua sudut pandang terhadap capaian pembangunan pemerintah.
“Contohnya, bagaiamana respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah melalui pembangunan yang telah dirasakan warga selama ini,” ucapnya.
Selanjutnya, Rudy Suhartono, membagikan pengalaman jurnalistiknya dalam memperoleh, mengolah dan membuat berita secara berimbang (balancing).
Sementara itu, Andre perwakilan media mengaku kesulitan terkait kebutuhan data yang dimuat dalam beritanya. Ia mengatakan, jika data yang ia peroleh selama ini terkesan lemah alias tak lengkap. Sehingga sulit untuk diolah dalam berita dan belum memenuhi unsur jurnalistik.
“Kita membuat berita berdasarkan data dan fakta, namun data yang disampaikan sulit diolah. Kan tidak mungkin kami mengarang bebas,” tandas Andre.
Terkhusus kepada Diskominfo, ia menyampaikan agar menjembatani pihaknya perihal kendala dimakasud. Salahsatunya dengan menyurati ke pihak terkait agar bisa ditindaklanjuti.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Diskominfo Kubar Rustam akan memfasilitasi masukan dari media terutama terkait permintaan data.
“Kami akan bersurat ke dinas terkait untuk membuat tembusan atau edaran hingga ke tingkat pemerintah kecamatan dan kampung,” pungkas Rustam. (Adv/Diskominfo/Kbr/JHY)
