Pangkalan Bun (Dayak News) – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj. Nurhidayah, S.H., M.H., memberikan apresiasi kepada desa-desa yang telah aktif menjalankan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Hj. Nurhidayah saat menghadiri acara Monitoring dan Apresiasi Desa Terbaik dalam Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan, pada Jumat (21/3) di Ballroom Hotel Brits Pangkalan Bun.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 33 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan program perlindungan ketenagakerjaan di tingkat desa.
Pada kesempatan tersebut, Anugerah Desa Terbaik 2024 diberikan kepada tiga desa yang dinilai paling aktif dan inovatif dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat desanya. Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, meraih penghargaan sebagai desa terbaik pertama, diikuti oleh Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama di posisi kedua, dan Desa Sakabulin, Kecamatan Kotawaringin Lama, yang menempati peringkat ketiga.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya desa dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yang bertujuan memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan akses terhadap jaminan sosial.
“Kesejahteraan aparat desa adalah bagian penting dari pembangunan daerah. Dengan adanya perlindungan sosial yang optimal, kita dapat menciptakan ekosistem desa yang lebih kuat dan mandiri,” ujar Hj. Nurhidayah dalam sambutannya.
Hj. Nurhidayah juga berharap agar angka UCJ ke depan terus meningkat, dengan target kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya. “Semakin banyak desa yang aktif dalam memastikan perlindungan sosial bagi pekerja di Kotawaringin Barat, hal ini akan menjadi indikator capaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Selain sesi apresiasi, acara ini juga diisi dengan monitoring penggunaan aplikasi JMO oleh perangkat desa, pemaparan materi terkait klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan klaim kolektif, serta sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta.(GUSTI).
