Oleh : Christian Sidenden (redaktur senior Dayak News)
Dayak News – Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara etis maupun estetis. (Ir. Soekarno)
Sekalipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan terdapat “pelanggaran etik” berkategori sedang hingga berat terhadap tujuh (7) orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, lantas sesudah itu apa? Itu pertanyaannya.
Untuk mengatakan bahwa proses Pemilu 14 Februari 2024 ke depan harus dihentikan tentu akan berimplikasi pada persoalan hukum juga. Masa Pemilu Serentak 2024 akan berubah dan menjadi tambah lama juga. Hal ini justru akan menambah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh semua kontestan Pemilu di setiap level. Ini juga memerlukan pemikiran yang bijak. Bukan karena asal dengan dasar etis tidak etis saja untuk mengubah proses Pemilu yang sudah sekian lama terjadi. Perlu juga dilihat pertimbangan psikologis dan kestabilan negara yang harus memiliki mekanisme kontinuitas kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif.
Bagaimanapun seperti yang sudah saya katakan melalui kolom opini ini, pandangan saya mengatakan bahwa apa yang menjadi keputusan politik itu tidak dapat dinilai lagi secara etis maupun estetis. Jadi masalah satu pasang calon presiden dan wakil presiden dikatakan prosedurnya melanggar etik seharusnya tidak berimbas pada putusan politik yang sudah diambil oleh baik itu lembaga peradilan maupun oleh penyelenggara pemilu itu. Sebab yang memutuskan di lembaga-lembaga itu bukan satu dua orang melainkan banyak. Jadi tidak pada tempatnya untuk menyudutkan putusan kelembagaan untuk dinilai secara personal anggota dari lembaga-lembaga hukum dan ad hoc pemilu itu.
Sebaiknya kita mengarahkan pandangan ke depan, dan tidak ujug-ujug mundur lagi mempersoalkan keputusan politik yang sudah terjadi. Marilah kita dewasa dalam bernegara dan berbangsa. Negara kita ini sedang menuju suatu negara penganut demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa demokrasi itu sebagai luput dari kekurangan tertentu.
Tetapi tanpa proses demokrasi yaitu adanya pemilihan umum secara berkala wakil-wakil rakyat maupun pemimpin nasional, tentu akan lebih keliru lagi. Jadi sudahilah berpolemik dan menggosok-gosok ide yang kontra produktif di tengah niat kita membangun struktur demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Biarkanlah rakyat yang menentukan suara mereka itu diberikan pada siapa. Dengan begitu maka demokrasi itu benar-benar dimiliki kuasanya dari, oleh dan untuk rakyat itu sendiri. Bukan dari segelintir kelompok belaka. (*)
