Palangka Raya, 25/7/2020 (Dayak News). Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat kelas menengah kebawah terus digenjot pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan JKN-KIS.
Untuk menyukseskan hal tersebut dan mencapai target UHC ditahun 2020 ini Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya agar masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan dengan berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Menindaklanjuti komitmen tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama BPJS Kesehatan dan Forkompimda menggelar rapat persiapan dan evaluasi UHC yang dihadiri dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah, Hera Nugrahayu, Jumat (24/7/2020).
“Kita laksanakan jejak pendapat bersama BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk menghadapi dan menyukseskan UHC di tahun 2020 ini serta mengevaluasi UHC tahun 2019 lalu dimana letak kekurangan dan beberapa kendalanya,” ungkap Hera Nugrahayu.
Menurut Hera, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait yang sudah menangani UHC ini masih belum sempurna dan belum mencover penerima manfaat dari UHC ini seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang dikhususkan bagi masyarakat golongan rendah sebagai penerima manfaat.
“Saat ini kita masih berada di level 85-90% saja dalam menyelenggarakan UHC, dan Keinginan pemerintah Kota Palangka Raya ditahun 2020 ini warganya tercover minimal 95% dan merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan dalam bidang kesehatan,” jelas Hera.
Diharapkan Hera, apa yang sudah direncanakan pemerintah Kota Palangka Raya dan BPJS Kesehatan bisa terealisasi karena setelah rapat tersebut dari BPKAD Kota Palangka Raya akan mengajukan kepada Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin untuk merealisasikan anggaran melalui APBD untuk mencover pembayaran JKN-KIS bagi masyarakat golongan bawah yang sudah terdata. (AJN/BBU).
