Pangkalan Bun (Dayak News) – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, menekankan pentingnya kerja sama erat antara legislatif dan eksekutif dalam merealisasikan target pembangunan yang telah direncanakan. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik.
Mulyadin menjelaskan bahwa DPRD akan berperan aktif dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “APBD 2025 harus benar-benar berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat, khususnya untuk menangani permasalahan yang paling mendesak,” ujarnya dalam wawancara, Rabu (23/10/2024).
Sebagai bagian dari tugasnya, DPRD berkomitmen untuk mengawasi setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Pengawasan ini, kata Mulyadin, penting agar alokasi dana tidak hanya fokus pada kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.
“Kami akan memantau dengan saksama setiap proses, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaannya di lapangan. Dengan begitu, prioritas pembangunan dapat tercapai dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya.
Salah satu prioritas utama dalam APBD 2025 adalah mempercepat pengurangan kemiskinan, terutama di wilayah yang masih tertinggal. DPRD juga mendorong peningkatan layanan dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Menurut Mulyadin, program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan menjadi solusi efektif untuk menangani kemiskinan.
“Kemiskinan adalah isu kompleks yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” jelasnya.
Selain mendorong pembangunan yang berkelanjutan, Mulyadin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, keterbukaan dalam setiap langkah alokasi anggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
“Masyarakat harus tahu bagaimana anggaran digunakan. Transparansi tidak hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan,” tegasnya.
Dengan semangat kerja sama yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah, Mulyadin yakin bahwa Kobar mampu mencapai target pembangunan yang lebih tinggi. Ia juga memastikan bahwa DPRD akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kami berkomitmen untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, pembangunan di Kobar akan berjalan sesuai dengan harapan bersama,” pungkasnya. (ist)
