Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)
Palangka Raya, 22/9/2020 (Dayak News). Shinzo Abe resmi mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Jepang pada Rabu (28/08) karena masalah kesehatan. Mundurnya Abe dinilai cukup mengejutkan banyak pihak terutama para investor yang mulai ‘gigit jari’ akan sosok pengganti PM Jepang tersebut.
Tak heran karena dalam 8 tahun masa kepemimpinannya, Abe berhasil membuat sejumlah gebrakan besar terutama dari program tersohornya yaitu Abenomics. Mengikuti perkembangannya, Parlemen Jepang telah mengumumkan Yoshihide Suga sebagai PM selanjutnya yang menggantikan Abe (18/09).
Majunya PM Suga menimbulkan reaksi yang beragam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini disebabkan karena PM Suga merupakan ‘tangan kanan’ Abe pada masa pemerintahan pertamanya di tahun 2006 sehingga hubungan loyalitas antara Suga-Abe tidak perlu diragukan lagi.
Kendati demikian, kekhawatiran negara di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa diabaikan mengingat dinamika stabilitas politik dan keamanan terus berubah ditengah masa pandemi ini.
Melalui hal itu, Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) kembali menyelenggarakan diskusi terbuka dalam Webinar Series Ke-13 dengan tema Pengaruh Turunnya Shinzo Abe Terhadap Hubungan Diplomatik Dengan Negara Asia pada Jumat (18/09).
Webinar kali ini menghadirkan Fadra, MAS., Ph.D, selaku Dosen HI di Universitas Prof. Dr. Moestopo; Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si, seorang Dosen HI di Universitas Muhamadiyah Malang dengan Fokus Kajian Asia Timur; serta Muhammad Yusuf Abror, S.IP, M.A., selaku Dosen di Universitas Sriwijaya.
Membuka diskusi pada sore ini, Direktur Eksekutif PSKP Indonesia, Efriza, menyoroti sejumlah pekerjaan rumah warisan dari pemerintahan Abe. Ia menilai Abe memang banyak mengeluarkan kebijakan ekonomi yang cukup kuat dan berdampak signifikan untuk Jepang. “Indikator Abenomics sangat luas, namun akibat penanganan Covid-19 yang kurang maksimal, pertumbuhan ekonomi Jepang menyusut 7.8% di Kuartal II 2020” terangnya. Di sisi lain, Dir. Efriza juga menyoroti arah kebijakan luar nageri dari PM Suga sendiri, apakah tetap bersama Abe ataupun mengubah haluan sesuai versinya sendiri. “Arah kebijakan PM Suga tentu menjadi sorotan, sebab kontribusi Abenomics dan hubungan Jepang dengan negara Indo-Pasifik sangat baik di masa Abe” tutur Efriza.
Menanggapi hal itu, Fadra selaku Dosen HI di Universitas Prof. Dr. Moestopo menilai pemerintahan Abe cukup sukses dalam membuat Jepang ‘booming’ secara ekonomi-politik internasional. “Salah satu karakter pemerintahan Abe adalah ia mampu menerima kritik dan menjaga komunikasi yang baik dengan negara aliansi terdekatnya yaitu AS. Hal ini disebabkan karena AS dibawah Trump itu sangat unpredictable sehingga stabilisasi hubungan komunikasi sangatlah penting.” tutur Fadra.
Dosen HI yang pernah menamatkan studinya di St. Petersburg State University Russia ini pun juga menyoroti konsistensi Abe dalam menjalankan soft diplomacynya ketika membangun image Jepang di kawasan Indo-Pasifik. Fadra menambahkan, “Setelah Abe mundur, tidak hanya investor namun berbagai negara juga menunggu kelanjutan diplomasi, kerjasama, bahkan re-militerisasi yang akan direalisasikan PM Suga”.
Di sisi lain, Hamdan Nafiatur Rosyida selaku Dosen HI di Universitas Muhamadiyah Malang mencoba menyoroti permasalahan dari sisi keamanan strategis Jepang. Ia menilai salah satu fokus pemerintahan Abe adalah re-interpretasi Artikel 9 tentang self-defense force Jepang. “Re-interpretasi Artikel 9 sangat krusial dalam pembentukan pasukan defense milik Jepang sendiri. Hal ini disebabkan karena Jepang butuh kemandirian dalam pertahanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung sepenuhnya pada AS” tegas Hamdan.
Lebih lanjut, dari sisi hubungan luar negeri, ia menjelaskan bahwa hubungan Jepang di era Suga yang dijuluki ‘Uncle Reiwa’ dengan AS, Korut, Korsel, dan China masih mengalami dinamika yang cukup signifikan karena latar belakang historis yang pernah dialami antar negara tersebut.
“Fokus PM Suga dalam politik internasional terbagi dalam posisi tengah antara China-AS dalam konflik LCS, hal ini disebabkan AS adalah sekutu abadi Jepang. Penyelesaian konflik dengan Korsel karena permasalahan kucuran dana kepada 46 orang Jugun Yanfu jauh pada masa PD II, serta, pencarian solusi untuk kasus penculikan WN Jepang di Korut pada tahun 7-80an”.
Mendukung pernyataan kedua narasumber pertama, Muhammad Yusuf Abror selaku Dosen di Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa Jepang masih akan mendorong kerjasama yang bebas dan terbuka di kawasan Indo-Pasifik. “Jepang membutuhkan pasar dan penguatan image di kawasan Indo-Pasifik untuk menegaskan posisinya serta menekan pengaruh China.
Hal itu juga didorong karena sumber daya alam yang dimiliki Jepang rendah sehingga akan terus membutuhkan suplai bahan mentah atau raw materials dari negara berkembang terutama di kawasan Indo-Pasifik,” jelas Muhammad. Senada dengan Hamdan dan Fadra, ia juga menyoroti pentingnya re-interpretasi Artikel 9 yang krusial agar Jepang memiliki pertahanan militer. “Perang Teluk dan Tragedi 9/11 merupakan salah satu trigger yang membuat Abe menelisik pentingnya meningkatkan militer Jepang menjadi proaktif dan defensif, namun tidak ofensif” lanjutnya.
Terkait dengan gaya kebijakan dalam dinamika LCS, ketiga narasumber juga setuju bahwa Jepang tidak mungkin maju secara frontal. “Untuk melawan China di LCS, Jepang tidak mungkin maju secara frontal atau terbuka bersama negara kawasan. Kalaupun nantinya Jepang tertarik dalam suatu konflik, ia akan masuk dalam aliansi AS-Jepang” tutur Fadra.
Ketiga narasumber pun sepakat bahwa nampaknya tidak akan ada perubahan kebijakan drastis dari PM Suga. “Yoshihide Suga akan committed terhadap Abenomics dan program Abe lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat loyalitas tinggi antara Abe dan Suga meskipun dalam aktualisasinya akan terjadi sedikit perubahan, namun tidak drastis” terang Muhammad Yusuf Abror menutup diskusi pada hari ini. (PR/Den)
