Oleh : Andy Irawan S. Pd (Guru SMAN 1 Kumai – Kalteng)
Dayak News – Dalam hiruk-pikuk dunia digital, sebuah tagar kembali menguasai ruang wacana: #𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮𝗚𝗲𝗹𝗮𝗽. Simbol Garuda Hitam dengan latar gelap merepresentasikan protes sosial yang tak bisa diremehkan. Ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan gejala struktural yang menandakan ketidakselarasan antara narasi resmi dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Namun, di tengah kritik ini, survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 80 persen. Sebuah pertentangan yang memicu pertanyaan lebih dalam: apakah kepuasan itu nyata, atau sekadar angka statistik?
Sosiologi digital menunjukkan bahwa kepuasan publik dalam survei sering kali tidak mencerminkan kondisi riil. Zeynep Tufekci (2017) dalam 𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑒𝑎𝑟 𝐺𝑎𝑠 menyoroti bagaimana media sosial menjadi arena bagi ekspresi ketidakpuasan yang tidak selalu terakomodasi dalam metode pengukuran konvensional. Lebih jauh, algoritma platform digital berperan dalam membentuk wacana, bukan hanya merefleksikan opini publik. Dengan kata lain, tingkat kepuasan tinggi yang terekam dalam survei bisa lebih mencerminkan efektivitas strategi komunikasi pemerintah daripada kenyataan di lapangan.
Gerakan #𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮𝗚𝗲𝗹𝗮𝗽 kini tidak hanya bergaung di ruang digital, tetapi telah bertransformasi menjadi aksi nyata di jalanan. Demonstrasi di beberapa daerah yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa gerakan ini bukan sekadar tren viral, melainkan ekspresi konkret dari ketidakpuasan yang terakumulasi. Shoshana Zuboff (2019) dalam 𝘛𝘩𝘦 𝘈𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘚𝘶𝘳𝘷𝘦𝘪𝘭𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘊𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮 menjelaskan bagaimana negara dan korporasi digital dapat mengendalikan persepsi publik melalui kontrol informasi. Dalam konteks Indonesia, kita menyaksikan bagaimana wacana negara didukung oleh mesin propaganda yang sistematis, mulai dari buzzer hingga media arus utama yang terkooptasi. Dalam lanskap semacam ini, kritik seperti #𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮𝗚𝗲𝗹𝗮𝗽 bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan perlawanan terhadap hegemoni naratif yang semakin canggih.
Lebih dari itu, munculnya simbol Garuda Hitam menandai upaya membangun kontra-narasi berbasis simbolik yang efektif dalam menyampaikan ketidakpuasan. Ini sejalan dengan konsep “datafied resistance” dari Tressie McMillan Cottom (2020), di mana perlawanan tidak lagi berbasis aksi fisik semata, tetapi juga pada perebutan ruang digital yang dikendalikan algoritma. Tagar ini tidak sekadar menjadi keluhan viral, tetapi juga bentuk “hacktivism” yang mencoba menembus kontrol opini publik.
Namun, gerakan protes digital dan fisik juga menghadapi tantangan besar. Ethan Zuckerman (2020) dalam 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 menegaskan bahwa tanpa strategi berkelanjutan dan infrastruktur gerakan yang solid, mobilisasi ini berisiko kehilangan daya dorong sebelum mencapai perubahan nyata. Jika #𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮𝗚𝗲𝗹𝗮𝗽 hanya berfungsi sebagai pelampiasan sesaat tanpa elaborasi lebih lanjut, maka ia bisa saja meredup sebelum benar-benar membawa dampak.
Kegelapan yang disuarakan oleh para aktivis dan mahasiswa bukan sekadar metafora pesimisme, tetapi sinyal bahwa ada realitas sosial yang terus-menerus ditutupi oleh narasi resmi. Dalam demokrasi digital, terang dan gelap bukan hanya persoalan persepsi, tetapi juga medan pertarungan antara yang menguasai informasi dan yang mencoba mendobraknya. Demonstrasi mahasiswa yang mengusung #𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮𝗚𝗲𝗹𝗮𝗽 menunjukkan bahwa ini bukan sekadar keluhan daring, tetapi sebuah dorongan nyata untuk perubahan. Kini pertanyaannya: apakah gerakan ini akan terus menyala, atau redup dalam dominasi wacana pemerintah. (*)
