Muara Teweh (Dayak News) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Barito Utara dalam rangka Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pemandangan umum ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Karianto SE, pada rapat paripurna II yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Kamis, 18 Juli 2024.
“Mencermati laporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rekaman proses menyeluruh terkait penggunaan anggaran rakyat yang dikuasakan kepada pemerintah untuk digunakan dalam melaksanakan pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” kata Karianto.
Karianto menambahkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disampaikan harus memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil capaian pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun bersama-sama oleh eksekutif dan dewan.
“Perencanaan pembangunan yang lahir dari aspirasi masyarakat serta dokumen perencanaan daerah lainnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD/RPJMD Kabupaten Barito Utara, memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan,” paparnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 tidak hanya dalam bentuk uraian angka-angka, tetapi juga harus menyertakan capaian program secara rinci. “Laporan tidak hanya berkutat pada realisasi pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga harus mencantumkan capaian program yang telah dan belum dilakukan, serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program yang ada,” lanjut Karianto.
Pelaksanaan penggunaan anggaran berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap laporan tersebut mencakup semua aspek yang mempengaruhi pembangunan, guna mewujudkan amanat undang-undang.
“Setelah menyimak Pidato Bupati Barito Utara terkait realisasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas pada tahapan berikutnya sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara secara sah,” tukasnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD, serta memastikan setiap tahapan pelaporan dilakukan dengan detail dan menyeluruh, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara. (Ist)
