Palangka Raya (Dayak News) Pembatasan mudik ke kampung halaman sampai saat ini hanya ada pembatasan antar provinsi dan belum ada aturan pembatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Senin pagi, 3 Mei 2021.
Turut pula hadir mengikuti rakor dari Aula Jayang Tingang ini, antara lain Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak, Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Iman Wijaya, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan Instansi terkait.
Agenda rapat koordinasi antara Mendagri Tito Karnavian dengan Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang diselenggarakan melalui konferensi video ini adalah untuk membahas mengenai penegakan disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Rakor ini diawali dengan pengarahan dari Mendagri Tito Karnavian, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan beserta arahan dari Menteri terkait lainnya, mulai dari Wakil Menteri Kesehatan, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agama Yagut Choulil Qoumas. Selain itu, ada pula paparan dari Polri, TNI, dan juga BIN.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan rakor, Sekda Fahrizal Fitri menjelaskan bahwa seluruh Pemerintah Daerah dan Forkopimda diminta untuk tetap waspada dan tidak boleh kendor terhadap ancaman penyebaran Covid-19, terlebih menjelang lebaran yang biasanya akan diikuti peningkatan aktivitas dan mobilitas atau pergerakan masyarakat, termasuk mudik.
“Pagi hari ini tadi kita Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kemendagri. Dari beberapa sumber, dari Menteri, dari BNPB, dari TNI-Polri juga, termasuk BIN. Intinya adalah dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan, tentu ada aktivitas mudik. Intinya jangan sampai perayaan Hari Raya Besar keagamaan ini, Idul Fitri ini jadi (menimbulkan) klaster baru,” jelas Sekda.
“Jadi diminta seluruh komponen bergerak, melakukan pembangunan pos-pos penyekatan, yang mana per tanggal 6 itu sudah ada larangan mudik. Dan tentu pengetatan terhadap proses ini, terutama Kalimantan Tengah, kita ada pos di Kapuas, di Barito Timur, termasuk juga di Lamandau,” imbuh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menambahkan.
Sekda Fahrizal Fitri kemudian mengatakan bahwa rencananya Forkopimda akan melakukan pengecekan untuk memantau situasi di lapangan, di samping juga melihat langsung penerapan protokol kesehatan di fasilitas-fasilitas umum, seperti pasar dan rumah ibadah. “Kita berharap dengan adanya gerakan dari Provinsi ini juga diikuti oleh kabupaten/kota dan turun sampai ke tingkat RT. Dan, sampai saat ini Kalimantan Tengah masih masuk zona yang diterapkan PPKM,” pungkas Sekda. (PR/Den)
