Sendawar (Dayak News) – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Petrus mengatakan, anggaran SiLPA yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berikutnya, tetap bisa dipergunakan untuk mendani kegiatan pemerintah daerah.
Meski demikian, jelasnya, anggaran tersebut tidak bisa digunakan dengan bebas. Hanya digunakan untuk kegiatan yang sudah ditentukan, diutamakan pada pos-pos anggaran khusus yang sudah ditentukan.
“Misalkan anggaran untuk reboisasi. Ya, hanya bisa untuk kegiatan reboisasi dan tidak bisa untuk lainnya. Dana BOS, hanya untuk kegiatan-kegiatan sekolah,” ungkap Petrus, pada awak media, Senin (14/10/2024).
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa SiLPA bukan merupakan sesuatu yang tidak wajar. SiLPA hal biasa dalam APBD.
Bahkan setiap tahun selalu dipublikasikan, sebagai bentuk transparansi. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), juga rutin melakukan pemeriksaan tiap tahun.
Besar kecilnya SiLPA tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan dari BPK. Ini dibuktikan dengan indikator, meski SiLPA besar, Kubar tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, kemudian Kubar juga mendapat penghargaan panji pengelolaan keuangan.
“Angka SiLPA tinggi bukan berarti buruk. Karena akan di kembalikan dianggarkan di APBD berikutnya,” jelas dia.
Lebih jauh, dikatakan nya bahwa, Bupati dan jajarannya telah mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.
“SiLPA bisa dibelanjakan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Kbr/Jhy)
