Kuala Kapuas (Dayak News) – Komisi tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan baru-baru ini.
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi tiga DPRD Kapuas, Jahidi itu dihadiri Kepala Dinas PUPR , Dinas Perhubungan, diruang Komisi tiga berkaitan dengan status Pelabuhan Batanjung yang terkesan sudah cukup lama mangkrak.
Mangkrak, lantaran diduga karena masih belum ada akses jalan menuju Pelabuhan Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala,” kata H.M Jahidi. Senin (4/4/2022)
Setelah dilakukan RDP, bersama dua Dinas, dimana status pelabuhan Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala, setidaknya ada tiga kesepakatan bersama.
Tiga kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah, kenapa belum bisa difungsikan pelabuhan Batanjung tersebut, antara lain berkaitan dengan Ijin Pemanfaatan Pelabuhan Batanjung, namun terakhir diketahui, sudah selesai pada posisi alur tiga, jadi dianggap tidak ada masalah.” kata Jahidi Wakil Ketua Komisi tiga fraksi Partai PAN ini.
Kemudian, Ijin penetapan alur pelayaran, ini yang jelas masih belum terselesaikan. Selanjutnya, terkait dengan infrastruktur, ini merupakan hal yang juga sangat mendukung bagi keberadaan pelabuhan.
Pasalnya lanjut Jahidi, tidak akan mungkin kapal bisa berlayar, jika belum mendapat ijin yang akan diterbitkan oleh Deriktorat Navigasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Melihat dari masih adanya persoalan terhadap Pelabuhan Batanjung, secara khusus kaitan soal Ijin penetapan alur, dalam waktu dekat ini DPRD Kapuas akan melakukan Kunjungan Kerja ke Direktorat Navigasi di Banjarmasin, Kalsel.
Nantinya, jika sudah penetapan alur pelayaran Pelabuhan Batanjung, dengan sendirinya di Peta Dunia akan terlihat, bahwa ada pelabuhan Batanjung.
Untuk infrastruktur, bersama DPUPR Kabupaten Kapuas melakukan kajian, yang pada posisi ini, sudah ada badan jalan Negara.
Badan Jalan Negara melalui jalur Tahai ke Belanti Siam. Nah, mulai Belanti Siam menuju Batanjung ini lah yang perlu kajian bersama, koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalteng.” tandas Jahidi.(Rob/Den)
