Jakarta (Dayak News) – Pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh pihak rektorat terkait kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) disayangkan banyak pihak. Pemanggilan itu dinilai menjadi sinyal berbahaya terhadap iklim demokrasi.
Seperti ramai diberitakan, BEM UI mendapat sorotan setelah memposting kritikan terhadap Jokowi yang disebut ‘The King of Lip Service’. Pasca-postingan itu, pihak rektorat memanggil petinggi BEM untuk dimintai klarifikasi.
Salah satu pihak yang menyayangkan pemanggilan itu adalah Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. Dia mempertanyakan urgensi dan waktu pemanggilan BEM UI oleh Rektorat UI.
Diugkapkan Erasmus, tak ada aturan yang dilanggar BEM UI terkait postingan tersebut. “Kalau pun itu urusan hukum, kan gak ada pidananya? Apa urusan hukumnya? Emang pak Jokowi tersinggung? Ya silakan Rektorat UI tanya presiden lah,” ujarnya.
Erasmus menekankan, kritik terhadap pemimpin adalah hak warga negara yang menjunjung demokrasi. Apalagi menurutnya, kritik itu bukan bersifat merendahkan martabat seseorang karena disertai argumentasi.
“Apapun aturan internal UI, ini hak warga negara, Hak BEM UI dan mahasiswa. Kritik itu dijamin konstitusi, dan mereka kritiknya berdasar, soal foto dan lain-lain itu kan satire, niatnya bukan merendahkan martabat, tapi kritik, apa masalahnya? Gak ada,” ucap Eramsus.
Menurut Erasmus, pihak Rektorat UI yang mestinya disanksi pemerintah karena memaksakan pertemuan tatap muka di masa pandemi Covid-19.
“Meminta penjelasan di hari Minggu, tatap muka, di saat Covid begini, UI justru tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang didorong pak Jokowi, Rektorat UI yang harusnya ditegur oleh presiden atau pemerintah,” tandasnya. (Sar)
