Muara Teweh (Dayak News) – DPRD Barito Utara akan menjadwalkan dua pembahasan penting yang akan dilakukan pada Senin, 10 April 2023 mendatang.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut akan membahas dua hal yang sedang menjadi perbincangan publik di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pertama, terkait pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Kepala Sekolah Dasar di Desa Sabuh. Kedua, terkait desakan warga Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, yang meminta keputusan atau sanksi dari pemerintah terkait kasus asusila yang dilakukan oleh kepala Desa Hajak terhadap istri salah satu warga.
Salah satu anggota DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, menyatakan bahwa RDP dengan dinas pendidikan terkait pengaduan warga mengenai pengangkatan guru PPPK menjadi kepala sekolah telah dilakukan sebelumnya. Namun, karena kepala sekolah tidak hadir pada saat itu, RDP tersebut akan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang.
“RDP yang kita lakukan sebelumnya bersifat tertutup, namun RDP pada Senin depan akan bersifat terbuka dan dapat diliput oleh media. Karena RDP ini penting, mengingat warga Desa Sabuh mengkhawatirkan status ijazah anak-anak mereka dengan adanya kepala sekolah SDN Sabu yang dijabat oleh guru PPPK yang baru dilantik,” ujar Nety Herawati pada Sabtu, 8 April 2023 siang.
Selanjutnya, untuk RDP kedua terkait kasus asusila yang melibatkan Kepala Desa Hajak, rapat akan dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diliput oleh media. Rapat ini akan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Barito Utara, Asisten I, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Sos PMD), Kabag Hukum Setda, Camat Teweh Baru, serta para pelapor dan korban yang terlibat dalam kasus tersebut. (ist)
