Muara Teweh (Dayak News) – Fraksi gabungan Amanat Rakyat Karya Sejahtera (ARKS) DPRD Kabupaten Barito Utara, melalui juru bicaranya Rosi Wahyuni, memberikan pemandangan umum terhadap Pidato Pengantar Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pemandangan umum ini disampaikan pada rapat paripurna II yang digelar di gedung DPRD Barito Utara, Rabu pagi, 18 Juli 2024.
Rosi Wahyuni menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Tengah, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memenuhi syarat dan memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya. “Atas capaian itu, tentunya kami memberikan apresiasi dengan baik serta berharap agar tetap dipertahankan dalam sisa masa jabatan Pj Bupati Barito Utara yang akan berakhir pada tahun 2024 ini,” kata Rosi.
Rosi, yang berasal dari Partai Hanura, menambahkan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak di eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Barito Utara sebelumnya, H. Nadalsyah, dan Wakilnya, Sugianto Panala Putra, yang kini diteruskan oleh Pj Bupati, Drs. Muhlis. “Kebanggaan ini bukan saja milik pemerintah daerah dan lembaga DPRD Barito Utara saja, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara yang menjadi objek dari APBD tersebut,” tambahnya.
Fraksi gabungan ARKS, yang terdiri dari anggota dewan dari partai PAN, Golkar, Hanura, dan PKS, berharap agar Kabupaten Barito Utara terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. “Dengan begitu, perputaran dari sumber sektor pendapatan penerimaan pajak maupun hasil lainnya yang sah juga dapat meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Rosi.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Fraksi Gabungan ARKS dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD, serta upaya bersama untuk memajukan Kabupaten Barito Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Ist)
