Palangka Raya (Dayak News) – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menampung berbagai keluhan dari pendamping desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam agenda reses perseorangan. Dialog langsung dengan para pendamping desa dilakukan untuk memahami lebih dalam persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Saya berdialog langsung dengan pendamping desa untuk memahami lebih dalam persoalan di lapangan. Semua aspirasi ini nantinya akan saya sampaikan ke pemerintah,” ujar Hafid, Senin (3/3).
Salah satu permasalahan utama yang disampaikan adalah sulitnya akses transportasi, terutama di Pulau Hanaut yang hingga kini belum memiliki jalur darat. Hal ini menyebabkan keterisolasian desa-desa di wilayah tersebut, yang dinilai minim pembangunan sejak era Presiden Soeharto.
Selain itu, pendamping desa juga mengeluhkan ketidakstabilan harga hasil panen, yang menyebabkan banyak petani beralih ke perkebunan kelapa sawit atau berdagang. Mereka mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pencetakan sawah, tetapi juga meningkatkan jumlah petani serta menjamin distribusi hasil panen agar lebih menguntungkan masyarakat.
Di wilayah selatan Kotim, buruknya infrastruktur pertanian menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang rusak dan tidak memadai menyulitkan distribusi hasil pertanian, menyebabkan biaya logistik meningkat dan merugikan petani.
Sementara itu, di wilayah utara, konflik antara masyarakat desa dan perusahaan besar swasta (PBS) kerap terjadi. Para pendamping desa menghadapi keterbatasan dalam menengahi konflik ini karena keputusan berada di manajemen pusat perusahaan. Hafid menilai perlu ada solusi agar masyarakat dan investor dapat hidup berdampingan tanpa saling merugikan.
Para pendamping desa juga mengusulkan adanya bantuan operasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis. Desa-desa di wilayah terpencil membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk mendukung berbagai kegiatan mereka.
“Saya akan memasukkan seluruh aspirasi ini dalam laporan hasil reses yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng. Harapannya, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bisa memberikan perhatian lebih terhadap kondisi desa-desa di Kotim,” tutup Hafid. (Ist)
