PONTIANAK, 22/3/19 (Dayak News). Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan mendorong percepatan pembangunan Industri Hilir di Kalbar. Sehingga memiliki nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian khususnya di Kalbar.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur kalbar H Ria Norsan usai menjadi Pembicara dalam acara 3rd Borneo Forum Tahun 2019 pada Jumat (22/319).
Ia mengatakan, kita akui bahwa untuk membangun industri hilir kelapa sawit di Kalbar memang penuh tantangan. Namun apabila seluruh “stakeholder”, baik itu Pemerintah pusat, Pemprov,
Pemda serta BUMN dan swasta yang bergerak di bidang sawit memilki komitmen yang tinggi dan mampu bersinergi dalam membangun industri hilir kelapa sawit di Kalbar maka hal itu akan dapat diwujudkan.
Salah satu upaya yang nyata yang dilakukan Pemprov Kalbar dalam mendukung percepatan pembangunan industri hilir yaitu dengan membangun Pelabuhan internasional di Kijing kabupaten Mempawah. Diharapkan dalam dua tahun ke depan elabuhan internasional ini sudah dapat beroperasi.
Selanjutnya kawasan pelabuhan di Kecamatan Sungai Kunyit ditetapkan pula sebagai Kawasan Strategis Provinsi yang sudah mulai disusun pada Tahun 2012 dan 2014 yang lalu. Jangka waktu perencanaan adalah 20 tahun dan Luas Kawasan Pelabuhan yang direncanakan adalah 1.350 Ha kawasan darat, dan sisanya merupakan kawasan perairan.
Urgensi rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTR KSP) Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit karena perlunya menghubungkan daerah terpencil dan terisolir ke pusat ekonomi daerah, dan perlunya peningkatan Pelayanan Transportasi Laut Nasional, dan Lokasi Area Perencanaan yang Startegis.
Seperti kita ketahui bahwa pelabuhan Pontianak sulit dimasuki kapal-kapal besar dan sedimentasi di alur pelayaran menuju Pelabuhan Pontianak sehingga biaya perawatan tinggi.
Selain itu, luas lahan Pelabuhan Pontianak sulit dikembangkan karena berada pada wilayah perkotaan dan Pelabuhan Pontianak direncanakan hanya sebagai feeder pelabuhan peti kemas potensi ekspor terpaksa transhipment ke Jawa terlebih dahulu, CPO tidak dapat diekspor melalui Pelabuhan Pontianak tidak ada refinery. (SOS/BBU).
