PONTIANAK, 30/9/19 (Dayak News). Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengadakan aksi unjuk rasa damai di halaman kantor DPRD Kalbar Senin (30/9). Saat aksi berlangsung, sedang dilaksanakan juga pelantikan anggota DPRD Kalbar periode 2019 – 2024.
Akibat aksi unjuk rasa yang dilaksanakan mahasiswa di depan kantor DPD Kalbar, jalan A Yani ditutup. Kondisi itu juga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di sebagian Jalan A Yani.
Mulyadi salah seorang mahasiswa saat mengadakan aksi unjuk rasa kepada wartawan pagi ini Senin (30/9) mengatakan, pihaknya kembali mengadakan aksi unjuk rasa damai ke kantor DPRD Kalbar untuk menyuarakan suara dan menyampaikan tuntutan rakyat. Dimana inti dari tuntutan itu adalah menolak RUUKUHP serta menolak UU KPK yang sudah disahkan pemerintah.
Selain itu, pada hari ini bertepatan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Kalbar. Sehingga dengan adanya aksi ini mengingatkan anggota DPRD Kalbar yang baru dilantik untuk dapat mengingat dan mewujudkan janji politik yang disampaikan saat kampanye Pemuli beberapa waktu yang lalu.
Mahasiswa mengharapkan agar pemerintah bersama dengan DPR RI dapat membatalkan dan mengkaji ulang RUU KUHP. Selain itu juga meminta untuk membatalkan RUU KPK yang sudah di sahkan beberapa waktu yang lalu.
Dikatakan demikian karena RUU KPK terkesan melemahkan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia. Padahal yang harus kita lakukan adalah memperkuat lembaga KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di negara ini.
Secara khusus dalam RUUKUHP banyak pasal yang memberatkan masyarakat dan tidak ada yang membantu masyarakat. Artinya banyak pasal “Karet” dalam RUU KUHP.
Melihat kondisi ini mahasiswa turun ke jalan melaksanakan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan mahasiswa. Dengan harapan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan DPR.
Secara khusus kepada DPRD Kalbar yang baru dilantik diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan dengan baik dan benar. Hendaknya dapat menampung aspirasi masyarakat serta dapat mewujudkan janji yang disampaikan saat melaksanakan kampanye pemilu di waktu yang lalu.[Sahat Oloan Saragih]
