Pontianak (Dayak News) Seluruh kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diinstruksikan untuk disetop sementara seluruh kegiatan belajar tatap muka di sekolah guna mengoptimalkan upaya penghentian penyebaran Covid-19. Pemerintah daerah yang ngeyel diancam tidak akan mendapat transfer dana bagi hasil.
Instruksi itu disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Sutarmidji mengatakan, penghentian sementara kegiatan pembelajaran tatap muka sehubungan dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pengoptimalan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Ketentuan ini dijalankan sesuai denganinstruksi Menteri Dalam Negeridan Surat Keputusan Gubernur Kalbar.
Sutarmidji melanjutkan, kegiatan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan kembali setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah provinsi.
“Daerah yang saya nilai tidak serius boleh catat, Saya tidak akan transfer dana bagi hasilnya. Terserah mau lapor ke mana, karena sudah mengabaikan keselamatan masyarakat,” katanya kepada wartawan, akhir pekan tadi.
Ditambahkan Sutarmidji, terdapat tiga kabupaten di Kalbar yang dikategorikan rawan penularan virus corona. Di antaranya, Sintang, Sekadau, Sanggau, dan Melawi. Selain itu, Gubernur juga khawatir dengan Kayong Utara dan Kubu Raya karena pemeriksaan Covid-19 di kedua daerah itu masih sangat rendah.
“Saya bingung juga dengan daerah-daerah ini, dimana mereka hanya menyampaikan sampel SWAB saja dan sampel SWAB tersebut kemudian ditangani di lab kita, jadi apa susahnya,” katanya.
Dia menekankan pentingnya kegiatan pemeriksaan dan pelacakan kasus dalam upaya pengendalian penularan Covid-19. Kalau pemeriksaan dan pelacakan kasus berjalan baik, ia melanjutkan, penularan Covid-19 akan bisa ditemukan dan ditangani sejak dini.
“Sehingga tingkat fatalitasnya rendah, tingkat kematiannya juga rendah, dan orang juga bisa sembuh. Kalau mau membuat keterjangkitan virus nol itu sulit, tidak mungkin. Yang penting itu menjaga imunitas orang supaya bisa melawan virus itu,” katanya.
Ia mengatakan bahwa daerah-daerah yang aktif melakukan pemeriksaan dan pelacakan bisa menemukan banyak kasus dan kemudian mengendalikan penularan.
“Bupati dan wali kota tinggal bilang ke kepala Dinas Kesehatan untuk periksa SWAB, testing, dan tracking (lacak) sebanyak-banyaknya, kalau dana tidak ada minta ke provinsi, jangan dibuat susah,” tambahnya. (Sar)
