Palangka Raya (Dayak News) – Warga keturunan asal Sulawesi Selatan yang berdomisili dan bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya telah menjadi warga Huma Betang Kalteng dan ikut serta membangun daerah ini sesuai dengan potensi SDM mereka. Begitu antara lain disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), H. Muchlis Patahna, saat mengukuhkan dan melantik Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Kalteng, Sabtu (15/7) di Aquarius Boutique Hotel, sore.
Muchlis menyebut juga bahwa keberadaan warga keturunan asal Sulsel bisa dibina dan diayomi oleh Pemerintah Provinsi dan bersama dengan elemen masyarakat suku pendatang lainnya tidak melihat Kalteng Bumi Tambun Bungai ini sebagai tanah asing, melainkan sudah menjadi rumah mereka sendiri.
Hadir dalam acara seremonial pengukuhan dan pelantikan BPW KKSS ini, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak dan forkopimda lainnya. Termasuk sejumlah pengurus paguyuban warga masyarakat daerah asal dan suku lainnya yang juga berdomisili dan bekerja di daerah ini.
Kepengurusan BPW KKSS Kalteng ini menjabat periode 2023-2028 diketuai oleh Dr. Andi Bustan dan Sekretaris H. Ramli yang unsur pengurus berasal dari tiga suku dari Sulsel yaitu Makassar, Bugis dan Toraja.
Dalam sambutannya, Wagub Kalteng Edy Pratowo merasa kehadiran warga keturunan Sulsel di daerahnya merupakan suatu hal yang disyukuri dan positif. Sebab warga asal Sulsel itu terkenal sebagai perantau yang ulet dan setia pada kontribusi turut membangun daerah ini sekian lama. Sebagai daerah terbuka, Kalteng tetap membuka diri pada setiap elemen anak bangsa dari mana pun asalnya untuk mengabdikan diri dan berdomisili di sini. Ia berharap agar warga asal Sulsel dalam wadah KKSS Kalteng ini turut menyumbangkan pikiran dan tenaga mereka bagi mengembangkan daerah ini dan terutama dalam percepatan pembangunan di segala sektor.
KKSS Kalteng sebagai organisasi masyarakat diketahui sudah berdiri sejak tahun 1986 (37 tahun) dan keanggotaan tidak kurang dari 500 kepala keluarga di Kabupaten/Kota. Termasuk yang sudah kawin campur dengan warga asli Kalteng. (CPS)
