Palangka Raya (Dayak News) – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang luasnya 1,5 kali pulau Jawa, dikhawatirkan tentu akan terus mengalami perlambatan pembangunan daerah terisolasi dan terbelakang. Hal ini mengingat geografis daerah yang nomor dua terluas di Indonesia ini, sangat sulit memeratakan hasil-hasil pembangunan, jika tidak dimekarkan. Setidaknya sudah ada usulan daerah otonomi baru (DOB), melalui pembicaraan dari bawah, yang sudah diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng beberapa waktu lalu.
Beberapa pihak telah berupaya untuk menolak usulan DOB Kotawaringin Raya yang diusulkan kepada pemerintah pusat itu, dengan pertimbangan lebih baik memekarkan kabupaten-kabupaten saja dulu. Sementara itu, yang menyetujui langkah pemerintah daerah dan DPRD Kalteng, memandang hal tersebut positif dengan pertimbangan sudah dikaji sekian lama dari aras bawah.
Ingkit Djaper, seorang tokoh pemuda Kalteng, sebagai Koordinator dan juga jurubicara Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Kalteng, meneropong pro-kontra soal usulan DOB itu jangan terlalu diributkan oleh berbagai elemen masyarakat di daerah ini. Usulan DOB itu jangan dianggap isu memecah belah Kalteng, seperti yang santer ditiupkan oleh beberapa pihak. Sebaliknya, dikatakan Ingkit, usulan DOB Kotawaringin Raya itu adalah suatu upaya dari kita untuk menyejahterakan warga daerah kita yang sedemikian luas wilayahnya ini dan sulit untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan.
Apalagi jika usulan itu murni dari aspirasi masyarakat bawah selama ini, bagi Ingkit yang asli putera daerah DAS Barito itu, maka itu suatu prosedur yang demokratis.
“Biarlah, yang diusulkan itu oleh mereka dari wilayah Barat Kalteng itu kan sudah lama, dan sudah dibahas dari level kabupaten sekian lama, jadi kita lihat saja bagaimana nanti pihak pusat Jakarta menilainya,” katanya kepada Dayak News melalui chat WhatsApp.
Sementara itu ketika ditanyakan bahwa apakah formulasi pemekaran itu adalah resep jitu kemajuan warga masyarakat dan daerah lebih cepat berkembang, dengan adanya fakta bahwa banyak DOB yang sudah diundangkan pusat, justru merosot, Ingkit Djaper mengatakan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan hal seperti itu. DOB itu katanya harus juga didukung oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai disertai tata kelola daerah yang bertanggung jawab dari pemerintah daerahnya. Jika keduanya itu tidak optimal diusahakan, sudah tentu ada kegagalan DOB. Tetapi ia buru-buru menyambung bahwa hal-hal itu jangan dijadikan preseden bahwa usulan DOB itu buruk.
“Semua itu harus dikaji multi sektor dan tidak perlu terlalu diributkan, belum-belum sudah apriori dan berprasangka buruk, janganlah begitu,” pungkas sang koordinator ADB itu menutup pembicaraannya. (CPS)
