Palangka Raya, (25/1) Dayak News. Pemerintah China diduga menghambat langkah pemerintah Taiwan yang ingin menghadiri pertemuan darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berlangsung 22 Januari 2020 terkait kasus baru pneumonia Coronavirus di Wuhan China melonjak, termasuk di Taiwan.
“Jumlah kasus baru pneumonia Coronavirus di Wuhan China telah melonjak. Kasus ini juga telah muncul di negara-negara lain seperti Thailand, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Seorang pasien yang dikonfirmasi juga muncul di Taiwan pada tgl 22 Januari,” demikian siaran pers yang diterima di Palangka Raya, Sabtu (25/1/2020).
Sementara itu, WHO mengadakan pertemuan darurat pada 22 Januari dan mengundang negara-negara dengan kasus yang dikonfirmasi untuk hadir. Namun, Taiwan tidak diundang ke pertemuan itu karena ada hambatan dari China.
Alasan mengapa Taiwan tidak bisa menjadi negara anggota WHO karena China telah memperkuat “Prinsip Satu China” di WHO. Virus pneumonia Wuhan berasal dari China, dan menyebar karena pemerintah China menyembunyikan epidemi ini pada tahap awal.
Taiwan letaknya berdekatan dengan China, dan ancaman terkena infeksi sangat besar. Ketika WHO menganggap situasi ini sebagai hal yang mendesak dan mengadakan pertemuan darurat, seharusnya mengundang Taiwan bergabung dalam upaya pencegahan epidemi.
Namun China bersikeras pada pandangan politiknya, dan mencegah Taiwan berpartisipasi dalam pertemuan darurat WHO. China mengklaim ke pihak luar bahwa “tidak ada yang lebih peduli tentang kesehatan rekan Taiwan dibandingkan dengan pemerintah China” dan “partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional harus berdasarkan Prinsip Satu China”.
“Tindakan yang mengabaikan kesehatan warga Taiwan dan seluruh dunia ini sangatlah keterlaluan,” tulisnya mengutip pernyataan pemerintah China.
Masyarakat internasional tentu masih ingat ketika “Sindrom Pernafasan Akut Parah” (SARS) yang terjadi pada tahun 2003. Ini juga karena hambatan politik “Prinsip Satu China”, sehingga Taiwan kesulitan mendapat bantuan pertama dari WHO, yang mengakibatkan menewaskan puluhan staf medis Taiwan dan warga yang tidak bersalah.
“Pemerintah China tidak punya hak mengesampingkan Taiwan dari sistem pencegahan epidemi global, apalagi mengabaikan kesejahteraan rakyat Taiwan, dan dengan pemikiran politik yang bias mengerdilkan status Taiwan,” tulisnya lagi.
Saat ini, lebih 300.000 warga Indonesia yang bekerja, belajar dan tinggal di Taiwan. Taiwan melakukan langkah-langkah pencegahan epidemi demi kesehatan dan keselamatan warga Taiwan dan semua warga asing yang tinggal di Taiwan. Taiwan berada di garis depan dalam perjuangan melawan virus corona baru.
Taiwan menyerukan WHO mengedepankan pertimbangan profesional medis, menghapus prasangka politik, dan mengundang Taiwan berpartisipasi dalam pertemuan, mekanisme, dan aktivitas terkait epidemi ini.
Taiwan juga mengimbau Indonesia dan negara-negara lain di dunia berdiri digaris depan bersama Taiwan untuk memerangi epidemi baru dari China. (Dayak News/sky/Den)
