Pangkalan Bun (Dayak News) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyampaikan Pemandangan Umum dalam Sidang Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun 2025. Sidang ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kobar dalam membahas sejumlah agenda strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.Selasa 11 Maret 2025.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam sidang ini antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kobar Tahun 2024, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2021 mengenai Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19, serta Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2044.
Dalam kesempatan ini, juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Yasir Fajar Afrizal, mengawali penyampaian dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran jalannya sidang. Ia juga mengapresiasi kehadiran para pimpinan dan anggota DPRD yang ikut serta dalam pembahasan agenda sidang, termasuk Ketua DPRD Kobar Mulyadin, S.H., Wakil Ketua I Muhammad Rudi Imam Gunawan, Wakil Ketua II Sri Lestari, serta anggota DPRD lainnya.
Dalam pidatonya, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab. Fraksi ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan serta mendorong optimalisasi anggaran demi percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kobar.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kobar Tahun 2024 yang disusun secara transparan dan akuntabel. Fraksi menilai bahwa laporan ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir, baik dari segi pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
Dalam analisisnya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran. Penggunaan dana daerah harus diprioritaskan untuk program-program yang memiliki dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik.
Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap program-program yang belum mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil yang lebih baik.
Salah satu agenda penting dalam sidang ini adalah pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 14 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19.
Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap pencabutan Perda tersebut, mengingat situasi pandemi COVID-19 sudah tidak lagi dalam kondisi darurat. Keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 telah resmi mengakhiri status pandemi di Indonesia.
Pencabutan Perda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama yang terdampak oleh regulasi terkait pembatasan aktivitas selama pandemi. Meski demikian, Fraksi Golkar tetap mengingatkan bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi kemungkinan ancaman kesehatan di masa depan.
Fraksi Golkar juga menyetujui dan mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2044.
Menurut Fraksi Golkar, RTRW adalah dokumen perencanaan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Regulasi ini harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya penataan ruang yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan kawasan industri, pemukiman, serta area konservasi. Selain itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan tata ruang guna mencegah konflik lahan di masa mendatang.
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan daerah, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada dinas terkait, antara lain:
* Dinas Pertanian
* Diminta untuk mengawal Program Cetak Sawah guna meningkatkan produksi pangan lokal.
* Memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, agar petani mendapatkan manfaat maksimal.
* Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen.
* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
* Diharapkan lebih sigap dalam menangani bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.
* Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
* Memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai rencana tanpa keterlambatan atau penyimpangan.
* Dinas Perhubungan
* Diminta untuk meningkatkan pengendalian lalu lintas, terutama menjelang dan pasca Lebaran Idul Fitri, guna menghindari kemacetan dan kecelakaan.
* Mengoptimalkan infrastruktur transportasi publik untuk menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
* Mengembangkan sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan.
Ajak Masyarakat Bersama Wujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kobar
Menutup penyampaiannya, Fraksi Golkar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat periode 2025-2030.
Visi pembangunan daerah ini bertujuan untuk menjadikan Kobar sebagai daerah yang makin maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, serta dunia usaha.
“Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Sidang Paripurna Ke-6 Tahun 2025. Fraksi Golkar berharap bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dalam sidang ini dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Muhammad Yasir Fajar Afrizal selaku juru bicara Fraksi Golkar.(GUSTI)
