Palangka Raya, 19/12/19 (Dayak News). Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H.Sugianto Sabran dan Wakilnya H.Habib Ismail terlihat kompak ditunjukan hadir bersamaan menerima kunjungan tim kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPR RI.
Tim DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Prov. Kalteng.
Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Habib Ismail Bin Yahya hadir secara langsung dalam rapat dengar pendapat umum tentang peran Pemprov Kalteng dalam menjaga stabilitas keamanan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah Prov. Kalteng.
Provinsi Kalteng merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah 153.564 Km2 atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa yang dihuni oleh 2,6 juta jiwa lebih. Luasnya wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
“Tingginya potensi sumber daya alam Kalteng telah meningkatkan perhatian atau kepentingan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri terhadap Kalteng, sehingga perlu adanya upaya penanganan terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi.Oleh karena itu perlu sikap waspada yang dilakukan secara proporsional oleh seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat,” kata Gubernur Sugianto dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Kalteng Habib Ismail.
Dikatakan, beberapa kerawanan yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah antara lain bidang ideologi.
“Kita perlu terus memperkuat dan menanamkan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kebangsaan di kalangan masyarakat.
Kewaspadaan terhadap Ideologi lain maupun radikalisme sudah harus kita cermati. Contohnya Gerakan Fajar Nusantara pada Tahun 2015 dan tertangkapnya tiga puluh empat orang terduga teroris kelompok JAD di wilayah kota Palangka Raya dan Kabupaten Gumas pada tanggal 10 Juni 2019, mengindikasikan bahwa Provinsi Kalteng yang terlihat aman akan tetapi menjadi tujuan para teroris untuk tinggal, bahkan tidak menutup mata bahwa hal itu akan dapat berkembang di wilayah kita,” bebernya.
Begitupun dengan isu radikalime, Gubernur menyebut harus mewaspadai aksi terorisme di tanah air masih eksis dan berkembang. Terorisme bisa disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan antara lain Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terjadinya kesenjangan sosial dimasyarakat dengan tingginya angka kemiskinan, lemahnya pemahaman keagamaan dan menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan, Instabilitas politik dan keamanan, dipicu oleh masalah demokrasi karena kita masih belajar dan mencari pola sendiri.
“Juga perlu diwaspadai agar masyarakat tidak terprovokasi dengan berita hoax serta masyarakat tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi isu yang tidak jelas,” imbuhnya.
Untuk bidang politik, tahun 2020 negara kita Indonesia akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak di 9 (sembilan) Provinsi dan 195 Kabupaten/Kota. Sedangkan Kalteng akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang terjadwal pada Hari Rabu, 23 September 2020 dan sebelum tanggal tersebut banyak tahapan yang harus dilewati.(PR/Den).
