Samarinda (Dayak News) – Untuk mengurangi risiko dalam pengelolaan keuangan Desa atau Kampung yang cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) perlu dilakukan melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
Pemkab Kubar, melalui Inspektorat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pembentukan Tim Monev Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan Se- Kubar. Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Bupati H Edyanto Arkan SE, dilaksanakan di Ruang Kristal 3 Hotel Mercure Samarinda, Senin (18/11/2024).
Pengawasan pengelolaan desa sangat penting, maka perlu dilakukan pembahasan bersama secara mendalam tentang metode pengawasan pengelolaan keuangan desa atau kampung secara terpadu (WASPADU).
“Hal ini dalam rangka pencegahan dan pengendalian, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa atau kampung,” ujar Edyanto Arkan.
“Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang menggunakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Monev Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan se- Kubar,” tegas Wabup.
Dalam kesempatan tersebut secara khusus menyampaikan atas nama pribadi maupun Pemkab Kubar mengucapkan terima kasih kepada Dr Felix Joni Darjoko Ak M EcDev CIA CFE CGCAE, selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dan terima kasih juga kepada, Dr Nurul Hisyam ST SH MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kubar, yang berkenan menjadi narasumber dengan menyampaikan materi serta membagikan ilmunya pada rapat koordinasi ini.
“Diharapkan dapat tercapainya komunikasi dan koordinasi yang baik demi pemahaman yang sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa atau kampung yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kubar,” tambahnya.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bertambahnya besaran nilai dana yang diterima oleh kampung setiap tahun berasal dari berbagai sumber, diantaranya APBN, yaitu berupa dana desa/kampung (DD/K), APBD Kabupaten berupa alokasi dana kampung (ADK), APBD Provinsi berupa bantuan keuangan provinsi, dana dari pendapatan asli desa, dana bagi hasil dari BUMDes/Kam serta dana dari pihak III/perusahaan, hibah,” terang Edyanto Arkan.
Tentu saja hal ini menimbulkan risiko yang cukup besar pula atas pengelolaan keuangan desa yang cukup besar, yang menuntut tanggung jawab dalam pengelolaannya, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak kita harapkan.
“Perlu kita sadari, melalui kegiatan ini selain dapat memberikan pemahaman kepada Para Camat, Pemerintahan serta staf terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Permendagri nomor 73 tahun 2018,” bebernya.
“Sehingga pengawasan terpadu (WASPADU) dapat terlaksana secara berkala dengan begitu kita akan memperoleh data-data yang diperlukan tentang pelaksanaan dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah desa atau kampung, yang tentunya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan,” tutur Wabup.
Selain itu, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa atau kampung secara berkala setiap tiga bulan.
“Semoga segala risiko dalam pengelolaan keuangan desa atau kampung, khususnya yang terkait dengan permasalahan hukum dapat diminimalisir serta dihindari,” pungkasnya.
“Begitupun dengan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa semoga dapat dimanfaatkan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku guna kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kubar,” tandas Wabup. (Adv/Diskominfo/Kbr/JHY)
