Kasongan, (Dayak News) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Irigasi Rawa meminta petani di Katingan Kuala Provinsi Kalimantan Tengah jangan mengalih fungsikan lahan pertanian ke sektor lain.
Sebab menurut dia, 100 hektar lahan pertanian hilang dalam satu tahun. Bila dibiarkan, dipastikan tahun 2044 akan terjadi kelaparan akibat krisis lahan.
“Itu berdasarkan hasil studi dari Jepang. Degradasi lahan pertanian sebagai dampak laju pertumbuhan penduduk,” ungkapnya di sela-sela kunjungan kerja SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgen Rehabilitation Project) di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Katingan Kuala, Kalimantan Tengah, Sabtu (12/11/2022).
Menurut dia, potensi lahan pertanian di Kecamatan Katingan Kuala yang tercatat mencapai 9.000 hektar. Sedangkan lahan yang sudah difungsikan masih 3.000 hektar. Untuk itu pihaknya terus mendorong para petani meningkatkan luasan lahan pertanian secara berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan peraturan presiden tentang lahan pertanian berkelanjutan yang melarang alih fungsi.
Dalam kesempatan itu, Ir. Suparji,S.ST.,M.T yang didampingi Kepala Satuan Kerja PJPA II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Yakubson, S.T., M.T. berdialog dengan para petani yang berdomisili di Kecamatan Katingan Kuala sehubungan pelaksanaan Program SIMURP. Dalam hal ini Kementerian PUPR melaksanakan Program Rehab Jaringan Irigasi Rawa dan masih berproses.
“Harapan kami program ini mendapat dukungan masyarakat agar tuntas fungsi, tuntas konstruksi dan tuntas manfaat,” tandasnya.
Disampaikannya, Program SIMURP akan berakhir 2023. Dimana dalam pelaksanaannya telah melibatkan empat Instasi yakni, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
“Untuk program Kementerian PUPR berupa Rehab Jaringan Irigasi bersumber dari pinjaman World Bank,” jelasnya.
Terungkap fakta terkait keluhan petani terhadap harga gabah yang anjlok saat panen raya. Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Jaya Makmur, Akmad Wahyudi yang mengatakan salah satu penyebab rendahnya harga gabah akibat sarana jalan untuk memasarkan hasil pertanian belum tersedia.
“Untuk mengangkut hasil panen harus menggunakan kendaraan air, tentunya biaya produksi membengkak. Petani merugi,” keluhnya.
Akmad Wahyudi juga meminta lahan cetak sawah yang dulunya terbengkalai bisa dibuka kembali. “Dulu lahan pertanian dibuka tapi jaringan irigasinya belum ada,” bebernya.
Menjawab keluhan itu, pria asal Jawa Timur ini akan membawa isu tersebut ke tingkat nasional. Ia akan menyampaikan keluhan itu kepada instansi yang berwenang.
“Persoalannya bukan ranah kami. Tapi saya akan coba sampaikan kepada Kementerian Pertanian dan Bidang Bina Marga untuk masalah jalan,” gagasnya.
Menjawab keluhan atas jaringan irigasi tersier yang tak tersentuh dalam perencanaan kegiatan, dirinya menawarkan solusi dengan mengajukan pertambahan nilai kontrak 10 persen. Diharapkan penambahan anggaran itu mampu menutupi beberapa pekerjaan yang awalnya belum terakomodir.
“Saya minta Supervisi untuk melakukan penghitungan terhadap rencana itu,” pungkasnya. (Dan)
