Kasongan, (Dayak News)– Unit Pelaksana Teknis Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Katingan telah operasional dan menyumbang Pendapatan Rp21 juta untuk bulan lalu. Selain telah mengantongi Akreditasi, kantor yang beralamat di Desa Hampalit Kasongan itu, kini mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait mekanisme teknis pelaksanaan operasional.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPERHUB) Kabupaten Katingan, Christian Rain, pihaknya ditarget Pendapatan Asli Daerah senilai Rp350 juta. Penghasilan tersebut berasal dari jasa usaha tertentu yang dikelola instansi tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Katingan untuk membahas tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Aula DPRD Katingan, Senin (14/2).
Dalam kegiatan itu, Eterly, Anggota DPRD Katingan mempertanyakan estimasi besaran PAD dari Raperda yang diajukan eksekutif. Sebab menurutnya tarif untuk uji kendaraan bermotor jangan sampai membebani masyarakat, terlebih dimasa pandemi.
“Bisa dijelaskan berapa estimasi pendapatan dari uji kendaraan bermotor?” ujarnya, saat menanggapi Raperda yang diajukan DPUPERHUB.
Secara gamblang Christian Rain menegaskan bahwa mereka ditarget senilai Rp350 juta dari uji kendaraan bermotor. Namun ia menyebutkan, patokan itu kurang realistis dengan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Katingan. Besaran yang ideal berkisar antara Rp150 juta sampai dengan Rp200 juta.
Meskipun cukup memberatkan, Christian Rain masih optimis target tercapai bahkan melampaui. Hal itu terkait Kabupaten tetangga, yakni Kotawaringin Timur yang belum memiliki akreditasi untuk melakukan uji terhadap kendaraan bermotor, sehingga memungkinkan para pemilik kendaraan roda empat untuk melakukan uji di Kabupaten Katingan.
“Selain itu ada delapan sumber pendapatan lain yang masih berhubungan dengan itu untuk meningkatkan PAD. Seperti timbangan portable untuk kendaraan ODOL. Bulan lalu pendapatan terakumulasi Rp21 juta,” pungkasnya. (Dan)
