Jakarta, (Dayak News) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pemindahan ibu kota tahun 2022 akan mencatut anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal ini menjadi sorotan dan sekarang Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) menganggap bahwa hal ini sudah salah prioritas dan menabrak rasionalitas publik.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid pada Jum’at (21/01) mengatakan bahwa seharusnya program pemindahan ibukota ini harusnya tidak masuk kedalam dana Pemulihan Nasional karena seharusnya dana PEN digunakan untuk memulihkan ekonomi rakyat ditengah pandemi COVID-19.
Kholid juga mengingatkan pemerintah pada UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwasanya dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan, dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Lanjut Kholid, sebelumnya presiden pernah mengatakan bahwa pemindahan ibukota negara tidak akan membebani APBN namun pada kenyataannya Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN.
Ikuti informasi lainnya tentang topik nasional dan berbagai topik menarik lainnya hanya di Dayak News. (San)
