Oleh Saidulkarnain Ishak
Dalam pidato perdana setelah mengucap sumpah sebagai Presiden RI ke-7 (6) periode 2019-2024 di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan komitmen membangun Indonesia maju lima tahun ke depan.
Pernyataan tanpa teks itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah Wakil Presiden Prof Dr (HC) Ma’ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden. Jokowi menyatakan cita-cita besar bangsa Indonesia di tahun 2045 adalah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” katanya di depan para tamu negara sahabat yang menghadiri pelantikan Presiden RI tersebut.
Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan, kata Presiden Jokowi dan menyatakan “Itulah target kita. Target kita bersama,” katanya.
Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2045 diprediksi mencapai 7 triliun dolar AS. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Indonesia menuju ke sana, tambah Jokowi dengan nada optimis.
“Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan memungkinkan kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” katanya.
Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, Jokowi menyatakan harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai (kita) terjebak dalam rutinitas yang monoton.
Inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. “Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri dititik itu, saya ikut. Halalbihalal lagi di tahun kedua,” katanya.
Indonesia maju
Perubahan mustahil terealisasi tanpa inovasi. Inovasi dalam semua lini tidak mungkin terjadi tanpa kreasi anak bangsa negeri ini. Kreasi menjadi motor penggerak mengubah energi yang mungkin selama ini belum terealisasi perlu disinari bagaikan mata hari.
Jokowi mengisahkan pengalamannya setelah menjadi Presiden periode 2014-2019, terkesan kurang “bebas” dalam berbagai kegiatan karena terikat protokoler, yang dinilai perlu adanya inovasi menuju Indonesia maju.
Saat itu protokol meminta dirinya berdiri dititik yang sama, dititik itu lagi. “Langsung saya bilang ke Mensesneg, Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang”.
Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. “Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata,” katanya.
“Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” tambahnya.
Presiden Jokowi menyatakan seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak”.
Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya.
Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugasnya itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.
Kinerja dinanti
“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Jokowi mengatakan, potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika mampu membangun sumber daya manusia yang unggul.
Semua itu dapat diwujudkan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin dikerjakan lima prioritas terkait dengan kemajuan ke depan.
Pertama, pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama. Membangun sumber daya manusia yang pekerja keras, yang dinamis. Sumber daya manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Budaya kerja keras menjadi salah satu upaya mengubah langkah menuju tujuan negara maju di masa mendatang. Era teknologi digital masa kini harus diikuti dengan kinerja kreasi yang dapat mengubah pola hidup mandiri, Indonesia maju.
Presiden mengatakan, upaya menuju ke tujuan tersebut bisa mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan pemerintah. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, perlu adanya inovasi. Jadi, cara-cara baru harus dikembangkan.
“Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” katanya. (***)
