Palangka Raya, 10/9/2020 (Dayak News). Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menjadi sorotan warga msyarakatnya dalam dua hari ini.
Hal tersebut setelah Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menanda tangani peraturan walikota (Perwali) tentang penegakan pendisiplinan dalam percepatan penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi yang dianggap sangat memberatkan masyarakat Kota Palangka Raya, terkhususnya pada Bab IV Pasal 8 tentang sanksi denda uang Rp 100 ribu jika masyarakat kedapatan tidak menggunakan masker sesuai petunjuk program 4M.
Lilis (30) seorang ibu rumah tangga yang dijumpai Dayak News mengaku kurang sepakat jika ada denda Rp 100 ribu pada sanksi yang diberlakukan karena tidak menggunakan masker penutup muka.
“Saya sih gak setuju mas karena memberatkan sekali ditengah covid19 gini kita cari uang sangat susah, kalo dibayarkan denda mau makan apa anak kita dirumah, saat sekarang uang sangat berharga untuk kehidupan kita, ini zaman susah janganlah pemerintah tidak pro rakyat,” jelas Lilis.
Dilain pihak, Ocep (45) yang berprofesi sebagai karyawan juga menyayangkan tidak adanya strategi terbaik dalam sanksi yang semuanya memberatkan kemasyarakat.
“Jika pemerintah inginkan masyarakat mulai menerapkan menggunakan masker penutup muka, paling tidak ada solusi juga dari pemerintah untuk menurunkan harga masker kesehatan yang dijual diapotik.Jadi sebelum uangnya kita gunakan bayar sanksi baik kita beli masker uangnya,” tegas Ocep.
Sementara itu, kedua masyarakat kota CANTIK Palangka Raya tersebut tetap mendukung sanksi sosial seperti kerja sosial sebagai relawan covid, menyapu jalanan asal tidak mengeluarkan kocek ditengah kondisi sekarang yang sangat susah untuk mencari uang dan mereka pun berharap adanya revisi kembali tentang perwali yang sudah keluar terkhususnya penghapusan sanksi atau denda uang sebesar Rp 100 ribu tersebut yang sangat terasa berat. (AJn)
