Palangka Raya, (Dayak News) – Salam Adil dan Lestari !! Program Food Estate Singkong menjadi salah satu bahasan dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tema “Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, Sumber daya alam dan energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa” pada 21 Januari 2024 yang lalu. Pasangan nomor urut 02 melalui Gibran Rakabuming sebagai Cawapres mengklaim bahwa food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah berhasil dan sudah melakukan panen singkong dan jagung. Demilkian siaran Pers Walhi Kalimantan Tengah yang diterima Dayak News, Rabu (24/1/2024).
Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh Walhi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Monitoring yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah pada 23 Januari 2024 di Lokasi Food Estate Singkong di Desa Tewai Baru Kabupaten Gunung Mas ditemukan adanya tumbuhan singkong baru yang kembali ditanam lagi di samping mess pekerja dan berdekatan dengan blok G-6c.
Tinggi tumbuhan singkong tersebut kurang lebih selutut orang dewasa, sedangkan singkong yang ditanami pada awal food estate ini dibuka sudah terbengkalai dan banyak mati. Untuk tanaman jagung ditemukan kondisinya kurang bertumbuh dengan baik. Seperti yang terlihat pada papan keterangan BLOK G-6c, di mana tinggi jagung tidak lebih tinggi dari pinggang orang dewasa dan daunnya berwarna kuning, padahal telah ditaburi tanah subur di sekitaran pohon jagung.
Merespon hal tersebut, Direktur Walhi Kalteng–Bayu Herinata mengatakan bahwa “Klaim terkait keberhasilan food estate di Kalimantan Tengah khusus nya singkong itu keliru, bahkan sangat tidak berdasarkan dengan data dan informasi fakta lapangan yang ada. Kami melihat pemerintah mencoba menutupi kegagalannya dengan mengganti komoditi lain yakni dengan menanam jagung di lahan yang mangkrak selama 2 tahun lebih tersebut”.
“Sejak awal program Food Estate ini dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2020, Walhi Kalimantan Tengah bersama lebih dari 100 organisasi dan individu menyatakan penolakan terhadap rencana program food estate tersebut. Kami melihat bahwa rencana tersebut hanya akan mengulang kegagalan pemerintah di masa lalu, seperti Proyek Cendana yang dilakukan oleh Presiden Soeharto lewat Proyek Pengembangan Lahan Gambut atau biasa disebut PLG yang berdampak pada kerusakan lingkungan baik hutan dan ekosistem gambut, mengakibatkan bencana ekologi seperti banjir dan Karhutla hingga saat ini masih terjadi di Kalimantan Tengah, ” pungkasnya.
Selain gagalnya food estate singkong, pada program yang sama di lokasi yang berbeda yaitu Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, program food estate dengan penanaman komoditi padi yang dibuka di atas lahan gambut pun terbukti gagal. Hal ini terjadi karena pola pertanian yang dijalankan tidak sesuai dengan pengetahuan masyarakat lokal serta bibit yang dipasok oleh pemerintah pun juga tidak bersesuaian dengan kondisi lahan yang akan di garap.
Selaras dengan Bayu, Janang Firman Palanungkai selaku Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah juga memberikan respon tegas terhadap proyek ini. Kegagalan proyek food estate ini telah banyak menghilangkan wilayah kelola rakyat. Menurut Janang, sudah seharusnya proyek ini segera dihentikan dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk melaksanakan audit secara terbuka atas penggunaan anggaran yang digunakan. Tidak hanya itu, Pemerintah harus belajar mengenai bagaimana cara masyarakat dalam mengelola keragaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan memaksa untuk menyeragamkan pangan rakyat. “Pemerintah jangan menutup mata dan menutup telinga. Pemerintah seyogianya segera menghentikan proyek ini dan melakukan evaluasi secara komprehensif.
Proyek ini juga harus segera dilakukan audit atas anggaran yang sudah digunakan secara terbuka ke publik, sebab ini proyek ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat. Kami prihatin proyek ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.
Tidak sampai disitu, Igo selaku Manager Pengorganisasian dan Wilayah Kelola Rakyat WALHI Kalimantan Tengah juga turut memberikan respon keras. Menimbang saat ini Kalimantan Tengah sudah mengalami kehilangan tutupan hutan yang cukup besar akibat adanya investasi skala besar. Ketika ditambahkan dengan datangnya Proyek Strategis Nasional seperti Food Estate malah menambah deretan kerusakan pada tutupan lahan dan gambut di Kalimantan Tengah. Kerusakan ini dikhawatirkan akan terus menambah bencana ekologis di Kalimantan Tengah.
“Proyek food estate ini tidak sejalan dengan keberagaman pangan lokal orang Dayak, hadirnya proyek ini terbukti menghilangkan pangan lokal karena seluruh bibit dan pola pertaniannya tidak sesuai dengan pengetahuan masyarakat lokal. Tapi hingga sekarang proyek ini malah ingin dikembangkan, sehingga kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melestarikan pangan lokal” kata Igo, “Sejak adanya larangan berladang, hal itu banyak menghilangkan bibit lokal, ditambah lagi dengan masuknya proyek food estate dengan skema yang tidak jelas.”
“Pemerintah harus hentikan proyek ini, PSN ini adalah solusi palsu untuk ketahanan pangan. Sebanyak 80 % wilayah Kalimantan Tengah sudah dikuasai konsesi dan dampak bencana hingga hari ini cukup besar seperti banjir dan karhutla. Tanah rakyat juga banyak dirampas oleh investasi skala besar, jangan kemudian dengan hadirnya PSN malah menambah mimpi buruk kami di kemudian hari,” tegas Igo. (PR/Walhi Kalteng)
