Pulang Pisau,15/6/2020 (Dayak News). Dampak dari pandemi Corona Virus Disease atau COVID-19, membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pulang Pisau merosot drastic atau tidak mencapai target.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulpis, Tony Harisinta melalui sekretarisnya, Zulkadri mengatakan, sampai Juni 2020 realiasai PAD masih belum mencapai target.
Pasalnya serapan PAD Kabupaten Pulpis ini masih tergantung pada kesadaran wajib pajak.
“Tahun ini PAD kita merosot drastis, dalam beberapa bulan mulai Januari-Mei 2020 kita tidak bisa menagih. Apalagi kita saat pandemic seperti sekarang ini baik warung makan tutup dan aktifitas menjadi objek sumber PAD macet,” kata Zulkadri.
Ia membeberkan, pendapatan tahun ini sangat jauh berbeda dari tahun 2019 lalu, hal ini karena dampak pandemi covid-19 sangat terasa Juni 2020 ini tidak ada sama sekali tagihan yang masuk sebagai sumber PAD.
“Sumber-sumber PAD yang sangat membantu peningkatan PAD itu, seperti Galian C dan lainnya, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Parkir, pajak restoran/ rumah makan, sarang burung walet, BPHTB, dan lainnya,” beber dia.
Sementara hasil PAD yang di capai pada tahun 2019 lalu yakni 166 persen atau melebihi target, dengan capaian pemasukan Rp 81 Miliyar.
Dan target di tahun 2020 ini yang akan dicapai setelah rasionalisasi (penyesuaian) sebesar Rp 41 Miliyar, dan baru terealisasi dari Januari-April 2020 hanya Rp 9,3 Miliyar atau sebesar 25 persen.
“Jika kondisi kita masih seperti ini saja sampai akhir tahun, maka capaian target kita itu akan berjalan melambat, dan bisa saja tidak dapat memenuhi target yang kita harapkan,” terangnya.
Menurutnya, upaya yang dilakukan pihaknya saat ini agar capaian target itu mampu dikejar, dimana sekarang ini semua pergerakan sangat terbatas, pihaknya hanya melaksanakan pelayanan penerimaan, dan sosialisasi.
“Kita berharap, ada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pembayaran PBB, karena salah satu sumber PAD kita, dan termasuk kewajiban pihak ketiga untuk secepatnya melaksanakan kewajiban,” ucap dia.
Ia menambahkan PAD merupakan factor penting dalam melaksanakan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah, dan juga merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah,” tutupnya.(Bobbe)
