Pangkalan Bun (Dayak News) – Konflik antara masyarakat sekitar perusahaan perkebunan dengan pihak manajemen di Kabupaten Kotawaringin Barat telah memicu keprihatinan dari Ketua DPRD Kobar, M Rusdi Gozali. Sebagai respons atas situasi ini, DPRD berencana mengadakan rapat koordinasi dengan semua pengelola perkebunan di wilayah tersebut.
M Rusdi Gozali menjelaskan, “Pemerintah akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang muncul. Oleh karena itu, dalam hal konflik lahan ini, kami akan mengkoordinasikan dan mengadakan pertemuan dengan semua pengelola perkebunan. Ini adalah masalah yang muncul secara berulang di masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus menghadapinya.”
Ia menegaskan pentingnya peran perusahaan perkebunan sebagai investor dalam kemajuan daerah tersebut. Namun, pada saat yang sama, hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan dan diakomodir.
“Kami berharap bahwa kehadiran investor di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar perkebunan,” ungkap Rusdi Gozali.
Konflik ini berasal dari masalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang tak dapat dipenuhi oleh semua pihak. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita harus menyambut baik aspirasi masyarakat saat ini, karena selama ini mereka merasa hanya menjadi penonton. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mendukung dan memahami kepentingan masyarakat kita,” tambahnya.
Tentu saja, harapan bersama adalah agar perusahaan dapat beroperasi dengan sukses dan pada saat yang bersamaan masyarakat sekitarnya juga dapat memperoleh manfaat yang seharusnya. (ist)
