Kuala Kurun, Dayak News. Komisi Premilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu 2019.
Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat lantai I Kantor Bupti Gumas Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (11/2/19).
Hadir Asiten I Drs. Ambo Jabar, M.Si, Ketua KPUD Kabupaten Gumas, Stepenso, Komisioner KPUD, Perwakilan Kapolres Gumas, Perwakilalan dari Perusahaan Kabupaten Gumas, serta pihak terkait lainnya.
Pada sambutan Asisten I Drs. Ambo Jabar, M.Si ketika membuka acara tersebut, mengharapkan melalui sosialisai ini, dukungan seluruh stakeholder untuk mengimformasikan kepada jajaran dan mitranya bahwa KPU telah memasuki tahapan akhir dalam penyusunan DPTB dan DPK.
“Kami sangat mendukung apa yang dilakukna oleh KPU, melalui Pemerintah daerah Kabupaten Gumas kapasitas hanya mempasilitasi kegiatan ini sehingga diharapkan, pada saat pelaksanaan nanti di satu sisi KPU akan melaksanakan langkah-langkah penyisiran upaya untuk meminimalisasikan dari permasalahan yang dihadapi terutama pada saat pelaksanaan pemungutan suara,” ujarnya.
Ketua KPU Kabupaten Gumas Stepenson mengatakan, untuk pemilu sekarang ada kewajiban kita untuk melindungi hak pemilih yang diluar masyarakat Kabupaten Gumas, dan diluar Provisi Kalimantan Tengah meskipun nantinya hanya satu surat suara yang diberikan tetapi bagi KPU tetap melindungi hak setiap warga Negara, mereka tetap boleh mengunaakan hak pilih mereka di Kabupaten Gumas.
“Pemindah DPT tidak memindahkan identitas kependudukannya, jadi harus kita pisah kalau mereka tidak bisa pulang kedereahnya maka kita akomodir mereka dengan surat suara, ini tujuan kita hari ini meskipun hanya Presiden yang dipilih,” katanya.
Mendata saudara-saudara kita terlebih awal untuk menyedikan surat suara kepada mereka terlepas apakah itu digunakan atau tidak, tetapi KPU berharap digunakan nama-nama yang masuk ini saya yakin digunakan haknya untuk memilih Presiden. Ini pengalihan DPT bukan berarti serta merta memindhkan identitas kependudukanya hanya untuk memberikan hak mereka.(Dayak News/AI/BBU).
