Palangka Raya, 5/8/2020 (Dayak News). Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Aset di Kabupaten Barito Timur (Bartim) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan PT. Pertamina (Persero).
Rapat diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu (5/8/ 2020).
Rakor diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), sebagai tindak lanjut komitmen bersama dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah di Provinsi Kalteng, di mana salah satu fokusnya penyelesaian permasalahan aset daerah.
Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan dari KPK RI. “Saya mengucapkan terima kasih untuk kesekian kalinya kepada KPK RI, membantu Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan dalam mengambil kebijakan aset, membuat kebijakan suatu peta dan beberapa hal yang dibantu oleh KPK,” katanya.
Terkait persoalan aset, jalan Pertamina di Kabupaten Bartim, Gubernur Sugianto menegaskan agar, persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.
Gubernur, optimalisasi pemanfaatan aset jalan tersebut hendaknya mendatangkan manfaat bagi daerah dan masyarakat Kalteng, terutama dari segi perekonomian dan akses transportasi.
“Menyelesaikan suatu permasalahan untuk pembangunan Kalteng untuk masyarakat dan Indonesia itu lebih penting daripada kepentingan kelompok, individu atau perorangan,” tegasnya.
“Yang penting menimbulkan kemaslahatan bagi daerah dan masyarakat. Ini kita selesaikan, sehingga masyarakat merasakan pembangunan jalan. Yang penting niat kita bagaimana jalan itu bisa menjadi salah satu sumber PAD Provinsi Kalteng,” imbuhnya.
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Persero M. Haryo Yunianto menjelaskan, program optimalisasi aset Pertamina bukan hanya dilakukan pada aset jalan di Kabupaten Bartim, Provinsi Kalteng saja, namun juga di sejumlah provinsi lain.
Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap aset negara yang tercatat di Pertamina. Pola optimalisasi aset yang dikembangkan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga akan dapat mendatangkan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Pola pengamanan dan pengembalian aset Pertamina itu merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap aset negara yang telah dicatatkan di Pertamina, dalam bentuk optimalisasi yang kita pakai untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di aset kami masing-masing, sehingga tidak meninggalkan stakeholders kami di wilayah,” katanya.
“Kami selalu membuat program, yang akan disampaikan PT Patra Jasa, suatu kolaborasi, sinergi yang mendapatkan manfaat, baik itu bagi Pemerintah setempat maupun masyarakat,” tambahnya.
Haryo menyampaikan tiga pesan dari Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Pertama, Pertamina meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng, sehingga program optimalisasi aset dapat berjalan dengan baik.
Kedua, Pertamina ingin memberikan dukungan distribusi BBM di seluruh wilayah Kalteng, melalui program Pertashop (SPBU Mini).
Diharapkan nantinya di Kalteng dapat berdiri satu desa satu SPBU mini. Ketiga, Pertamina berencana untuk mengembangkan biofuel (bahan bakar hayati) di Kalteng, mengingat Kalteng kaya akan CPO.
“Besar harapan kami, (optimalisasi aset) kami dapat disupport. Besar harapan kami bisa terlaksana, khususnya untuk Pertashop dan rencana saat ini sedang kami kaji, pengembangan biofuel dilahan Kalteng,” ungkap Haryo.
Koordinator Wilayah II KPK RI Asep Rahmat Suwanda mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kabupaten Bartim, dan PT Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan aset.
Dalam keterangan persnya, Asep Rahmat Suwanda mengatakan, kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholders yang kita harapkan berkontribusi terhadap penyelesaian dan pemanfaatan, lebih fokus ke pemanfaatan aset Pertamina. (Pr/HMS/Den).
