Palangka Raya, 22/9/2020 (Dayak News). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang dipertimbangkan untuk dijadwal ulang. Terlepas apakah even politik ini ditunda atau diteruskan, para penyelenggara dan pengawas harus siap menjalankan tugas dengan adil terhadap semua pihak.
Harapan tersebut menjadi salah satu kesimpulan diskusi “Menakar Independensi Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Kalteng tahun 2020”. Kegiatan ini digelar serangkaian dengan pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalteng periode 2020-2025, di Neo Hotel, Palangka Raya, kemarin (22/9/2020).
Diskusi menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri SMSI Pusat Delianor dengan pembicara Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Prof Dr Hj Hamdanah MAg dan Ketua Pengawas Pemilu (Banwaslu) Provinsi Kalteng Satriadi.
Kegiatan dimoderatori Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Muhammadiyah (UM) Palangka Raya yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan antarlembaga dan Kerja Sama SMSI Kalteng H Junaidi MIKom.
Delianor saat membuka kegiatan mengatakan, independensi penyelenggara dan pengawas Pilkada merupakan kunci terlaksananya proses pemilihan umum (Pemilu) yang mampu menghasilkan pemimpin daerah berkualitas.
“Pada Pemilu di awal era reformasi, tingkat partisipasi pemilih relatif tinggi. Di penyelanggaran berikutnya hingga sekarang, tingkat partisipan itu terus menurun,” terangnya.
Dari beberapa analisa, salah satu dugaan penyebab turunnya angka partisipasi pemilih itu adalah pesimisme masyarakat terhadap terselenggaranya Pemilu yang berkualitas untuk menghasilkan pemimpin berintegritas.
“Kita jujur saja dengan realita yang ada di sebagian masyarakat di daerah di Indonesia. Di daerah Saya, ada masyarakat yang mau datang memilih karena iming-iming materi,” ujar wartawan senior nasional yang kini sedang mempersiapkan jaringan media siber nasional berbahasa asing “Indonesia Today” itu.
Delianor berharap, penyelenggara dan pengawas Pemilu, khususnya di lingkup Pilkada benar-benar berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya dengan independen, adil, dan transparan terhadap publik. Dengan begitu, animo pemilih untuk mau menunaikan hak pilihnya di Pilkada kembali terangkat.
Adapun Prof Hamdanah dalam paparannya mengatakan, para penyelenggara dan pengawas Pilkada, baik KPU, Banwaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memikul tanggung jawab yang tidak ringan saat pelaksanaan hajatan politik ini. Sebab, independensi mereka akan menjadi sorotan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.
“Lebih enak jadi dosen dibanding penyelenggara dan pengawas Pilkada. Banyak yang dipikirkan. Mungkin jadi sulit tidur selama proses Pilkada ini,” canda pendidik yang ‘selalu’ mendapat kepercayaan menjadi bagian dari tim seleksi komisioner KPU serta petinggi Banwaslu itu.
Agar para penyelenggara dan pengawas Pilkada ini mampu menjalankan tugas dengan baik, Hamdanah berpesan agar mereka mengedepankan keterbukaan.
“Kalau setiap proses Pilkada ini bisa dijalankan dengan keterbukaan, Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pesannya.
Sedangkan Satriadi dalam paparannya, mengatakan, jajarannya telah siap lahir batin menjalankan tugas pengawasan di Pilkada Kalteng ini secara profesional, terlepas tahapannya ditunda atau dilanjutkan sesuai jadwal.
Salah satu hal yang menjadi komitmen Banwaslu Kalteng, lanjut Satriadi, yakni keadilan terhadap seluruh elemen yang terlibat di Pilkada, terutama para kandidat calon kepala daerah dan konstituennya.
“Semua kandidat kita hormati. Majunya mereka merupakan suatu sikap mulia karena ingin mensejahterakan rakyat. Untuk mengikuti Pilkada itu mereka harus berkorban (dana) ‘ber-M-M’ (miliar). Padahal gaji yang mereka dapat jika terpilih kecil,” tandasnya. Pilkada tahun 2020 Kalteng sendiri akan digelar pada Desember mendatang. Pimilihan meliputi gubernur dan wakil gubernur Kalteng, serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. (SAR)
