Palangka Raya, 10/8/2020 (Dayak News). Dalam menangani masalah covid-19 tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tapi perlu langkah sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen itu dimunculkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) virtual, Senin (10/8/2020).
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalteng, Yulistra Ivo Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat terkait ikut dalam Rakor.
Bersama Mendagri Tito Karnavian dalam rakor, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) A. Halim Iskandar, Kepala BNPB Doni Monardo dan Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian.
Rakor membahas sosialisasi dan diseminasi secara lebih masif protokol kesehatan terkait covid-19 serta realisasi anggaran sekaligus percepatan dan dukungan Pemerintah Pusat. Rakor diikuti melalui video conference di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin (10/08/2020).
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Protokol COVID-19, mengingat masih belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
” Masyarakat banyak yang belum menggunakan masker, begitu juga masih banyak kerumunan sosial mengakibatkan tingkat penularan terus terjadi,” tegas Tito membuka rakor.
Presiden menghendaki kegiatan yang betul-betul all out dari pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah. Tito menilai perlunya sinergi dan keserempakan langkah pusat dan daerah.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pelayanan umum yang terbaik adalah ketika mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat.
Oleh karenanya semua hal yang kita lakukan harus menjadi tonggak sejarah sehingga kita semua harus lebih fiokus untuk memberi keselamatan pada lebih banyak warna negara kita. Upaya sosialisasi yang masif, agresif berdasarkan kondisi yang ada di daerah.
“ Kami dari Gugus Tugas sedang merancang strategi baru memanfaatkan media secara maksimal. Dari hasil survey, 63% keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media. Kami berhadap Bapak Ibu Gubernur/ Bupati/Walikota bisa mendapatkan starategi yang tepat di daerah masing-masing,” ujarnya.
Strategi tersebut mulai dari program edukasi, sosiaslisasi dan mitigasi, memilih orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat (tidak harus pejabat pusat, kepala daerah yang menjadi ikon tetapi orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luas biasa kepada publik. “ Seperti halnya Presiden menugaskan Ibu Ketua Umum TP PKK untuk menjadi pelopor.
Mengapa ini strategis? Karena sebagian rakyat kita sangat patuh kepada orang tua khususnya ibu-ibu mereka. Oleh karena itu keberadaan TP PKK mampu menjadi bagian strategis dalam upaya sosisalisasi COVID-19,” tambahnya lagi.
Doni menegaskan COVID-19 bukanlah rekayasa atau konspirasi, ancamannya nyata. Korbannya mencapai lebih dari 700 ribu orang di dunia dan belum tahu kapan berakhir walau kita sudah berusaha mendapatkan vaksin mengingat jumlahnya terbatas. Strategi saat ini adalah melindungi kelompok yang rentan, yaitu mereka yang secara usia sudah di atas 60 tahun sebab 85% angka kematian didominasi mereka di atas 50 tahun dan memiliki komorbid yang paling berisiko yaitu jantung, diabetes, hipertensi, asma, kanker, ginjal. “ Sehingga apabila kita mampu melindungi kelompok rentan ini, paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85% bagi warga masayrakat kita. Termasuk upaya yg lebih serius bagi para Kepala Dinas Kesehatan baik di Provinsi/Kab./Kota untuk mampu memberikan perlindungan pada para dokter, perawat dan teanga kesehatan lainnya. Data menunjukkan tidak sedikit dokter pahlawan kemanusiaan wafat, besar harapan kami pimpinan di daerah untuk bisa menyusun SOP terntang perlindungan para dokter agar dokter kita bisa terselamatkan. (Pr/Hms/Den).
