Oleh : Christian Sidenden (redaktur senior Dayak News)
Dayak News – Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki wakil-wakil daerah dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari kaum Hawa atau perempuan semua.
Hal ini berbanding terbalik dengan daerah-daerah Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Tujuh (7) daerah ini semuanya hanya diwakili oleh senator-senator lelaki.
Apakah daerah-daerah di Indonesia memiliki perspektif genderism (jenderisme) yang berbeda-beda?
Sumatera Selatan (Sumsel) itu termasuk salah satu daerah barometer perkembangan dan kemajuan untuk regional Sumatera. Jadi dengan terpilihnya empat orang senator perempuan di Sumsel periode 2019-2024 sesuatu yang fantastis. Luar biasa.
Isu yang berkembang soal seputar mengapa minat dari kaum Hawa untuk terjun ke politik mewakili rakyat/daerah, dianggap oleh pengamat dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, oleh karena kaum perempuan lebih sulit untuk mengaktualisasikan diri dalam dunia politik karena stereotipe sebagai figur yang berada di belakang kaum lelaki atau sang suami atau sang kepala rumah tangga. Selain itu peraturan perundang-undangan juga masih belum memberi afirmasi yang meringankan syarat kaum perempuan untuk mendaftarkan diri. Syaratnya masih disetarakan dengan kaum lelaki. Contohnya, untuk tahap bakal calon mewakili daerah jumlah dukungan bakal calon pemilih diwajibkan lima (5) ribu pemegang Kartu KTP hidup.
Sementara itu ketika pun maju berhasil lolos menjadi calon tetap, kaum perempuan itu belum tentu juga didukung oleh sesama kaum Hawa. Jadi pelajaran dari daerah Sumsel itu dalam periode lalu, suatu yang sangat luar biasa. Keempat calon senator daerah Sumsel dari kaum perempuan itu juga didukung oleh semua golongan masyarakat, baik lelaki dan perempuan di daerah itu sendiri.
Semoga dalam Pemilu Serentak 2024 ini lebih banyak calon wakil rakyat/daerah dari kaum perempuan yang terpilih. Sekalipun dengan afirmatif satu kursi dari empat kursi DPD-RI itu memang sudah dijatah untuk satu orang perempuan. (*)
