Palangka Raya, 25/6/2020 (Dayak News). Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H.Sugianto Sabran mengatakan, kerukunan merupakan modal utama dalam membangun daerah.
Hal itu diungkapkannya dalam kata pengantar pada acara Webinar (Seminar Online) Nasional, Moderasi Beragama Kebangsaan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Palangka Raya, Kamis pagi, 25/6/2020.
Webinar Nasional mengangkat tema “Strategi Penguatan Moderasi Beragama dan Kebangsaan di Era Pandemi Covid-19” tersebut digelar oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Sebagai pembicara utama (keynote speaker) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi.
Gubernur Sugianto Sabran menjelaskan pada tahun 2016 Provinsi Kalteng menerima anugerah kerukunan umat beragama atau Harmoni Award karena telah dinilai memenuhi kriteria sebagai daerah terbaik dalam memberikan pelayanan dan dukungan pemeliharaan umat beragama.
“Perlu saya ingatkan bahwa pada tahun 2016, Provinsi Kalteng patut berbangga karena berada di urutan pertama daerah dengan tingkat kerukunan tertinggi se-Indonesia”, katanya.
Gubernur Sugianto Sabran mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat maupun pemerintah melawan Hoax yang akan memicu keresahan masal ditengah situasi pandemi Covid-19 dan menjelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
“Perang melawan Hoax harus dilakukan semua pihak, baik masyarakat, aparat maupun pemerintah”, tegas Gubernur.
Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, bahwa modal utama dalam membangun daerah adalah kerukunan dan nilai-nilai Pancasila.
“Pemerintah Provinsi Kalteng terus berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang sehat demi keutuhan NKRI”, kata Gubernur.
Narasumber dalam Webinar Nasional ini, antara lain Ketua PBNU K.H. Marsudi Syuhud, Direktur Diktis Kemenag RI Prof. Arsykal Salim, anggota Komisi VIII DPR RI H. Iwan Kurniawan, dan Rektor IAIN Palangka Raya H. Khairil Anwar.
Gubernur Sugianto Sabran didampingi Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, Inspektur Sapto Nugroho, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Mofit Saptono, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. (Pr/Hms/Den).
