Kuala Kurun (Dayak News) – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, hadir dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Acara tersebut diadakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada hari Selasa (16/5/2023).
Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng sangat mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi. Seiring dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pelaksanaannya diperkuat melalui Reformasi Birokrasi Tematik.
Hal ini bertujuan agar kinerja birokrasi secara kolaboratif memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. “Reformasi Birokrasi adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang akan mendorong percepatan pembangunan, pelayanan publik yang prima dan profesional, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Wagub.
Selama acara tersebut, dilakukan penandatanganan Butir-Butir Pernyataan Komitmen Bersama antara Gubernur Kalteng dan Bupati serta Wali Kota di 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng. Pernyataan tersebut merupakan wujud keseriusan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah, yang berisi komitmen dan kesanggupan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi tematik di semua unit dan/atau Perangkat Daerah dengan melakukan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan terkait reformasi birokrasi juga akan diperbaiki melalui penyusunan peta jalan reformasi birokrasi tematik yang akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah.
Ditekankan bahwa fokus utama dalam Reformasi Birokrasi Tematik tersebut adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas Presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Untuk mewujudkan percepatan penerapan SPBE di Kalteng, Wagub berharap semua instansi dan pemangku kepentingan terkait dapat mengesampingkan kepentingan sektoral, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi ke depan.
